Kemenkeu Pangkas Jumlah Aplikasi hingga Separuh, Prosesnya Diperketat

"Nah, 328 ini sudah kami assess memanglah aplikasi yang dibutuhkan," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Rabu (12/6/2024).

Heru menuturkan Kemenkeu turut melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menghapus aplikasi yang tidak penting guna mendorong keterpaduan layanan digital. Di sisi lain, Kemenkeu juga memperketat pengembangan aplikasi baru di setiap unit eselon I.

Dia menjelaskan proses pengembangan aplikasi baru kini harus melewati verifikasi dan persetujuan dari pejabat eselon I. Tanpa persetujuan pejabat, usulan pengembangan aplikasi baru tidak akan terealisasi.

"Tentunya kami tidak menghilangkan aplikasi seperti aplikasi pajak, pabean, perbendaharaan, segala macam. Itu adalah aplikasi yang kita assess memang ini dibutuhkan," ujarnya.

Jumlah aplikasi yang banyak di Kemenkeu juga mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi XI DPR Ela Siti Nuryamah. Dia menilai Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang memiliki banyak aplikasi.

Menurutnya, pengembangan banyak aplikasi justru tidak efisien dan menghabiskan anggaran besar. Dia pun meminta Kemenkeu mengevaluasi aplikasi existing serta menahan pengembangan aplikasi baru.

"Bukan berarti kita tidak menyetujui proses anggaran, tetapi ini adalah soal kalau kata pimpinan efektif dan tepat sasarannya. Sistem informasi ini tolong menjadi perhatian," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut saat ini ada 27.000 aplikasi milik pemerintah. Dia pun memerintahkan kementerian/lembaga mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan agar tidak tumpang tindih. (rig)