Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DJP Komitmen Tagih Tunggakan Pajak Rp12,7 Triliun pada Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
DJP Komitmen Tagih Tunggakan Pajak Rp12,7 Triliun pada Tahun Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berencana menagih tunggakan atau piutang pajak senilai Rp12,7 triliun pada tahun ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti mengatakan DJP telah menindaklanjuti beberapa ketetapan pajak melalui serangkaian kegiatan penagihan.

"Ada yang tertagih seluruhnya, ada beberapa ketetapan yang baru terbayar sebagian. Meski begitu, kami akan terus mengusahakan," katanya, dikutip pada Selasa (11/6/2024).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Nufransa menuturkan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak merupakan salah satu program DJP yang dilaksanakan melalui Komite Kepatuhan.

Sebagai informasi, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 mencatat nilai bruto tunggakan pajak per 31 Desember 2023 mencapai Rp73,72 triliun. Setelah dilakukan penyisihan, total piutang pajak tersebut menjadi Rp33,8 triliun.

Beberapa jenis pajak yang piutangnya tergolong tinggi antara lain PPh nonmigas senilai Rp32,28 triliun dan piutang PPN senilai Rp27,59 triliun.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Terkait dengan piutang pajak yang daluwarsa, PMK 43/2018 mengatur piutang yang sudah daluwarsa dan telah dihapusbukukan tetap dikelola hingga dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Hingga 31 Desember 2023, nilai piutang DJP yang sudah daluwarsa mencapai Rp53,4 triliun, naik 9,5% dibandingkan dengan posisi piutang daluwarsa DJP pada akhir tahun sebelumnya.

"Kenaikan piutang daluwarsa DJP utamanya berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan per jenis pajak sebesar Rp6,51 triliun," tulis pemerintah dalam LKPP 2023. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJP, kemenkeu, penagihan pajak, tunggakan pajak, staf ahli nufransa, piutang DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama