Matangkan Kebijakan Cukai Plastik, DJBC Pastikan Sistemnya Sederhana

"Sebisa mungkin lebih sederhana [ketimbang cukai hasil tembakau]. Sistem administrasi juga lebih sederhana karena ini kan awal kita melakukan penerapan," katanya, dikutip pada Jumat (5/5/2023).

Akbar mengatakan Kementerian Keuangan terus melaksanakan kajian mengenai rencana ekstensifikasi barang kena cukai, terutama pada produk plastik. Pengenaan cukai plastik juga telah memperoleh restu dari DPR sejak 2016.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah dimulai pada 2016, dan untuk pertama kalinya dipasang target setorannya pada APBN 2017.

Pada Perpres 130/2022, pemerintah kembali menetapkan target penerimaan cukai produk plastik dan MBDK pada 2023. Penerimaan cukai produk plastik pada 2023 ditargetkan senilai Rp980 miliar, atau turun 48,42% dari target yang dipatok tahun lalu Rp1,6 triliun.

Akbar menjelaskan pemerintah turut memperhatikan praktik-praktik administrasi dan kebijakan cukai terbaik di dunia. Misalnya di Malaysia, cukai plastik dikenakan tarif sekitar Rp63.503 per kilogram atau Rp659 per lembar.

Kepada DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat mengusulkan tarif cukai plastik senilai Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

"Kita nggak akan membebani industri. Jadi kita semuanya serba sederhana," ujar Akbar.

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah membuat proses ekstensifikasi barang kena cukai makin sederhana. Pasalnya, penambahan atau pengurangan objek cukai cukup diatur dalam peraturan pemerintah (PP) setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan APBN.