Menaker Ida Imbau Pekerja Swasta dan PMI Tidak Mudik Lebaran Tahun Ini

Surat edaran yang ditandatangani pada 16 April 2021 tersebut juga ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia, kepala perwakilan RI, kepala badan pekerja migran indonesia, dan penanggung jawab perusahaan penempatan PMI.

Ida mengatakan penerbitan SE ini bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan PMI. SE ini juga merupakan tindak lanjut atas surat edaran Satgas Covid-19 No. 13/2021.

Namun, mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat. Misal, mudik karena keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Menaker menambahkan pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM) berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

Lebih lanjut, Menaker menginstruksikan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke daerah asal. (rig)