Mengupas Prinsip Pemungutan PPN

Dalam buku yang berjudul The Origin and Destination Principles as Alternative Approaches towardsVAT Allocation, Mariya Senyk menjelaskan asal-usul dan konsep atas destination principles dan origin principles. Kedua prinsip dijabarkan dalam tiga kerangka hukum internasional, yaitu berdasarkan pada perspektif WTO, OECD, dan tatanan hukum di Uni Eropa.

Senyk juga mencoba mengevaluasi konsep kedua prinsip pemungutan PPN tersebut dengan melihat kerangka hukumnya serta menghubungkan kesesuaian dengan konsep PPN. Dalam melakukan evaluasi dari prinsip pemungutan PPN, dibutuhkan pemahaman atas karakteristik jenis pajak yang dipungut.

Perlu dipahami, origin principles merupakan pengenaan PPN atas produksi yang dilakukan di dalam negeri tanpa melihat tempat barang atau jasa dimanfaatkan. Menurut OECD, PPN akan dikenakan atas ekspor barang dan atau jasa selama diproduksi di dalam negeri. Atas impor barang atau jasa yang berasal dari luar negeri tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0%.

Sementara itu, berdasarkan destination principles, PPN dikenakan atas konsumsi di dalam negeri tanpa memperhatikan asal barang atau jasa. Dalam implementasinya, PPN dikenakan atas impor barang atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri dan terhadap ekspor barang atau jasa dikenakan tarif 0%.

Prinsip destinasi tersebut telah diterapkan di berbagai negara dan direkomendasikan oleh WTO. Pada 2011, European Commission telah mengumumkan perubahan penggunaan prinsip origin principles menjadi destination principles.

Dalam buku ini, penulis menyatakan satu-satunya kerangka hukum internasional yang tidak ada inkonsistensi makna terhadap prinsip asal, dapat dilihat dari perspektif WTO. Sebab, WTO saja yang memiliki definisi tunggal atas prinsip tersebut, yaitu pemungutan PPN berdasarkan tempat barang diproduksi.

Sementara itu, dalam kerangka hukum OECD dan Uni Eropa, prinsip asal masih memiliki beberapa definisi yang berbeda. Berdasarkan perspektif Uni Eropa, origin principles diartikan dua hal, yaitu tempat suatu barang atau jasa di buat dan lokasi keberadaan barang atau jasa saat penyerahan dilakukan. Kedua definisi tersebut digunakan berdasarkan konteks transaksi yang dilakukan.

Sementara itu, WTO juga memiliki konsep tunggal dalam mendefinisikan destination principles, yaitu dipungut di tempat tujuan dimanfaatkannya barang atau jasa. Dalam perspektif OECD, destination principles didefinisikan dengan beberapa cara, yakni sebagai pembebasan PPN atas ekspor, aplikasi pemungutan PPN atas impor, atau pemungutan PPN berdasarkan barang dikonsumsi.

Perbedaan definisi dan penggunaan prinsip pemungutan PPN mengakibatkan kebingungan antarpihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tidak ada kepastian terkait pihak yang berwenang memungut PPN, apakah itu negara tujuan atau negara asal barang/jasa. Kemudian, perbedaan prinsip pemungutan juga berpotensi menciptakan pajak berganda.

Pada bagian akhir, Mariya Senyk menyampaikan penerapan destination principles lebih tepat untuk pemungutan PPN. Sebab, prinsip tersebut sesuai dengan kriteria atas PPN atau pajak yang berbasis pada konsumsi. Penggunaan destination principles juga dinilai lebih unggul dalam memastikan netralitas dalam kegiatan perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kemudahan untuk memahami origin principles dan destination principles. Ulasan dijabarkan dengan komprehensif dan berdasarkan interpretasi hukum yang mudah dipahami. Melalui buku ini, penulis mencoba mendorong para pembuat kebijakan untuk lebih akurat dalam menentukan suatu terminologi atas peristiwa hukum yang terjadi.

Buku ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, maupun akademisi dalam mengembangkan pemahaman terkait prinsip destination principles dan origin principles. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library!