Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Buku Behind Tax Policy Controversies karya Steven M. Sheffrin di DDTC Library.

KEBIJAKAN perpajakan kerap kali menjadi isu yang memunculkan pro dan kontra di berbagai negara. Salah satunya, kebijakan pemerintah dalam menyusun belanja perpajakan (tax expenditure).

Alih-alih membawa manfaat pada perekonomian, belanja perpajakan justru seringkali dianggap sebagai penyebab tidak optimalnya penerimaan negara. Anggapan itu dilontarkan oleh politisi, akademi, hingga masyarakat umum. Pandangan itu membuat belanja perpajakan sering menjadi objek yang diupayakan untuk direformasi.

Salah satu bab dalam buku Behind Tax Policy Controversies karya Steven M. Sheffrin, yakni The Rise and Fall of Classic Tax Reform, tertulis fakta bahwa perdebatan soal kebijakan pajak di Amerika Serikat (AS) telah berlangsung sejak 1960-an. Di tengah perdebatan para reformis, Presiden John F. Kennedy pada saat itu menunjuk profesor Harvard Stanley Surrey untuk menduduki jabatan Asisten Menteri Kebijakan Pajak, posisi di bidang pajak tertinggi di Kementerian Keuangan AS.

Baca Juga: BPK Temukan Beberapa Isu pada Belanja Pekerjaan Fisik Kementerian PUPR

Surrey membawa semangat baru untuk mereformasi peraturan perpajakan, yang salah satu inovasi utamanya adalah mengembangkan dan memopulerkan konsep belanja perpajakan. Menurutnya, belanja perpajakan merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak mengalir melalui proses alokasi APBN yang normal, tetapi disalurkan melalui sistem perpajakan.

Misalnya, pemerintah memberikan pengurang penghasilan atas bunga kredit pemilikan rumah (KPR) ketimbang subsidi tunai langsung kepada pemilik rumah.

Belanja perpajakan dapat diterapkan dengan beberapa skema berbeda, yakni melalui penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak; pengurangan yang diberikan sebelum menghitung penghasilan kena pajak; atau kredit pajak yang akan memotong penghasilan kena pajak. Namun, Surrey mengakui belanja perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Baca Juga: Ajak Publik Investasi SBN, Kemenkeu Jelaskan Soal Tarif Pajak Rendah

Advokasi Surrey terhadap reformasi akhirnya berujung pada mandat kongres agar belanja perpajakan disusun dan dipublikasikan. Hal itu dilakukan untuk melaporkan semua belanja melalui sistem perpajakan beserta estimasi biayanya dalam kaitannya dengan penerimaan negara yang hilang pada 1974.

Publikasi tersebut tidak membuat perdebatan mengenai belanja perpajakan di AS berakhir. Sebaliknya, setiap kalangan kini justru bisa memperdebatkan jenis-jenis belanja perpajakan beserta kelemahannya.

Dalam laporan belanja perpajakan terbarunya, Kementerian Keuangan AS mencatat 165 jenis belanja perpajakan yang berbeda. Banyak di antara jenis belanja perpajakan ini berpotensi menjadi sasaran para reformis lantaran tidak semuanya memenuhi kriteria efisiensi yang ketat untuk tetap berada dalam peraturan perpajakan.

Baca Juga: Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Di sisi lain, para reformis perpajakan dapat pula menggunakan daftar ini untuk menentukan jenis belanja perpajakan mana saja yang layak diperjuangkan secara politik.

Laporan belanja perpajakan dapat menjadi alat yang berguna untuk memulai diskusi karena politisi, reformis, dan masyarakat yang tertarik kini dapat langsung mengaksesnya.

"Namun, sekadar menyebut [kelemahan] dari belanja perpajakan tidak berarti belanja tersebut harus dihilangkan untuk memperluas basis dan menurunkan tarif [pajak]," tulis Sheffrin dalam bukunya.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Isu efisiensi ekonomi merupakan hal yang penting dalam perancangan sistem perpajakan karena masyarakat menginginkan tarif yang lebih rendah untuk jenis penghasilan atau aktivitas tertentu, serta tarif yang lebih tinggi untuk jenis pendapatan atau aktivitas lainnya.

Perdebatan mengenai belanja perpajakan juga terjadi di Indonesia. Pekan lalu, beberapa anggota DPR dalam rapat bersama Kementerian Keuangan menyoroti porsi belanja perpajakan yang mencapai 1,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo memandang semua belanja perpajakan perlu dievaluasi untuk memastikan dampaknya pada perekonomian. Misal belanja perpajakan untuk mendukung hilirisasi mineral, perlu dikaji dampaknya terhadap peningkatan ekspor dan penerimaan negara.

Baca Juga: Gunakan Layanan e-Pbk, Wajib Pajak Perlu Miliki Sertifikat Elektronik

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat belanja perpajakan diestimasi mencapai Rp352,83 triliun pada 2023 dan akan menyentuh Rp374,53 triliun pada tahun ini. Kepala BKF Febrio Kacaribu menyebut kelompok yang paling banyak menikmati belanja perpajakan ini adalah rumah tangga dan UMKM.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, buku pajak, literasi pajak, belanja perpajakan, tax expenditure, APBN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Juli 2024 | 16:30 WIB
APBN 2024

Pemerintah Bakal Tingkatkan Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Rabu, 10 Juli 2024 | 18:15 WIB
KINERJA FISKAL

Beban Bunga Utang 2024 Diproyeksikan Hampir Capai Rp500 Triliun

Rabu, 10 Juli 2024 | 17:37 WIB
PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Negara Lesu, Luhut Sebut karena Ada Inefisiensi

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar