Kemenko Perekonomian Minta Swasta dan UMKM Terlibat di Program MBG
Ilustrasi. Siswa menyantap hidangan saat program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten, Jumat (2/5/2025). Kementerian Keuangan menyatakan realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 29 April 2025 mencapai Rp2,3 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3,26 juta orang. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Kemenko Perekonomian mendorong keterlibatan swasta ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Keterlibatan yang dimaksud bukan berupa pendanaan, melainkan ikut menggerakkan program tersebut. Menurut Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, masyarakat dan pengusaha berperan penting mengamplifikasi program MBG.
"Pemerintah menyambut baik minat sektor swasta dalam mendukung program tersebut," ujarnya, dikutip pada Rabu (25/6/2025).
Haryo menambahkan pelibatan UMKM, khususnya penyedia makanan, juga berpotensi mendorong perekonomian di daerah.
Dia menyampaikan program MBG dilaksanakan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan ketersediaan dan akses pangan yang bergizi. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga bertujuan untuk mendongkrak kualitas SDM di Indonesia.
"Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentu perlu kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci percepatan target program pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan," katanya.
Kemenko melaporkan program MBG dilaksanakan sepanjang Januari hingga 22 Juni 2025 telah menjangkau sebanyak 5,2 juta orang penerima manfaat. Kelompok penerima MBG antara lain anak-anak, ibu hamil dan menyusui.
Dana pelaksanaan program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, utamanya dari penerimaan pajak. Hingga 12 Juni 2025, program tersebut telah menelan anggaran senilai Rp4,4 triliun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Terbitkan 2 Seri Sukuk Ritel, Pemerintah Raup Rp27,8 Triliun
DJP Bisa Terbitkan Keputusan Penetapan Angsuran PPh 25, Ini Aturannya
Pembetulan SPT Tahunan di Era Coretax System, Begini Mekanismenya
Pastikan PIC Punya Akses FP Keluaran agar Tak Muncul Notif Eror Ini
berita pilihan
Penyerahan Kacang Hijau Kena PPN? Kring Pajak Jelaskan Aturannya
SPT Era Coretax Standarkan Lampiran Penghitungan Fasilitas Pasal 31E
Ada Salah Tulis pada Surat dari KPP, WP Bisa Ajukan Ulang via Coretax
Pembetulan SPT Masa PPh 21 atau Unifikasi Bikin LB, Ini Implikasinya
E-Seal Dipakai untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor, Ini Kata DJBC
Imbau Pemda, Bappenas: Perencanaan Daerah Harus Selaras dengan Pusat
Optimalkan PAD, Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Digelar
Dialog Soal PTKP Jangan Sebatas Naik-Tidaknya, Tapi Juga Skema Ideal
Melihat Kembali Kenaikan PTKP, Bagaimana Dampaknya bagi Perekonomian?
