Izin Pembukuan Rusak dan Tak Terbaca, Bisa Ajukan Ulang via Coretax

"Dalam hal wajib pajak badan tertentu yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan ... namun keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan lagi, dan wajib pajak tersebut bermaksud tetap menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan keputusan izin tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud kepada dirjen pajak secara elektronik melalui portal wajib pajak," bunyi Pasal 23 ayat (6) PER-8/PJ/2025, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

Ketika mengajukan permohonan penerbitan kembali, wajib pajak harus melampirkan dokumen asli keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS.

Syarat di atas berlaku dalam hal keputusan mengalami kerusakan atau tidak terbaca. Sementara apabila keputusannya hilang, wajib pajak harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

Setelah wajib pajak mengajukan permohonan ulang via coretax system, DJP akan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan. Nantinya ada 2 putusan DJP yang terbit melalui kantor wilayah (kanwil).

Pertama, kanwil DJP akan menerbitkan keputusan penerbitan kembali izin sesuai permohonan wajib pajak, dalam hal permohonan disetujui. Kedua, kanwil DJP akan menerbitkan pemberitahuan penolakan kepada wajib pajak, jika permohonan ditolak.

PER-8/PJ/2025 mengatur 2 jenis putusan DJP itu sama-sama akan diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak permohonan ulang diterima secara elektronik melalui coretax system. (dik)