Sri Mulyani Tegaskan Bakal Tutup Semua Kebocoran Penerimaan Pajak

"Kami memahami kalau ada kebocoran. Makanya sekarang Pak Anggito konsentrasi entah itu pertambangan, entah itu dari perkebunan, entah dari korporasi, kita melakukan enforcement," katanya dalam rapat bersama Komite IV DPD, dikutip pada Jumat (11/7/2025).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya menegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Meski demikian, dia memastikan upaya optimalisasi penerimaan negara ini dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Sejak menjabat sebagai wamenkeu, Anggito sering berkunjung ke berbagai wilayah untuk memantau pelaksanaan joint program oleh kantor-kantor perwakilan Kemenkeu di daerah. Program ini dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I untuk mengoptimalisasi penerimaan negara, termasuk Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA).

Joint program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar, serta angka piutang bisa ditekan. Selain itu, unit-unit eselon I Kemenkeu akan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak dan wajib bayar.

Anggito juga sempat mengungkapkan rencana unit eselon I Kemenkeu melaksanakan joint program atas 2.000 wajib pajak. Joint program dinilai menjadi salah satu inisiatif strategis untuk menekan tax gap.

"Joint program antara eselon I Kemenkeu, ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah kita identifikasi. Kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan penerimaan," ujar Anggito, Maret 2025 lalu. (dik)