Koperasi Desa Merah Putih Didukung Uang Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

"Saat ini, pemerintah pusat terus memobilisasi upaya pembentukan koperasi desa merah putih. Ada 80.000 yang tentu kita harapkan akan meningkatkan aktivitas, kegiatan ekonomi di daerah-daerah," katanya dalam Raker dengan Komite IV DPD, dikutip pada Jumat (11/7/2025).

Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan perincian dana TKD yang akan digunakan secara khusus untuk pembentukan koperasi tersebut. Dia hanya melaporkan pemerintah pusat telah mengucurkan TKD ke pemerintah daerah senilai Rp400,6 triliun sepanjang semester I/2025.

Dia pun mengingatkan bahwa seluruh pemda harus memanfaatkan TKD tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah. Untuk diketahui, menteri keuangan berwenang menyusun sumber dana untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Transfer dalam hal ini ditujukan bukan untuk pemerintah daerah, tetapi untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan lain secara baik," tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 9/2025, menteri keuangan memiliki 3 tugas khusus dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pertama, menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 koperasi.

Kedua, menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 koperasi.

Ketiga, memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang berpartisipasi aktif membentuk 80.000 koperasi melalui alokasi kinerja dan/atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa.

Perlu diketahui, pemerintah berencana meluncurkan koperasi desa merah putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi. Tidak hanya itu, 80.000 koperasi ditargetkan sudah berdiri dan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (rig)