Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?

"Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek, sinergi ini diharapkan semakin kuat, seiring dengan dinamika dan tantangan baru di bidang perpajakan," kata Kepala Kanwil DJP Sulselbrata YFR Hermiyana, dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Hermiyana menilai penting bagi kedua instansi untuk mempererat kerja sama guna mengoptimalkan penerimaan negara serta penegakan hukum perpajakan yang adil dan tegas.

DJP memandang audiensi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara instansi penegakan hukum dan otoritas perpajakan di Sulsel. Hermiyana berharap kolaborasi ini tak cuma mendukung penegakan hukum perpajakan, tetapi juga mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Merespons ajakan kolaborasi tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan. Pihaknya memahami betul bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan bagian dari upaya mengamankan penerimaan negara.

"Kami menyadari bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara. Karena itu, kerja sama antara Polri dan DJP harus diperkuat dengan aktif menjalin beragam kolaborasi," kata Rusdi.

Dalam audiensi ini, DJP juga memberikan pemaparan mengenai implementasi coretax system bagi bendaharawan. Dalam paparannya, Penyuluh Pajak Ahli Pertama Nurjihad Hasal menyampaikan bahwa coretax system bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi pengawasan, dan efektivitas penggalian potensi penerimaan pajak. (sap)