Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:25 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 01 Juli 2025 | 12:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 01 Juli 2025 | 08:51 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 30 Juni 2025 | 18:01 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Kanwil DJP Monitor Kepatuhan Pajak Instansi Desa, Cegah Penyimpangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kanwil DJP Monitor Kepatuhan Pajak Instansi Desa, Cegah Penyimpangan

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar monitoring kewajiban pajak instansi pemerintah desa se-Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 69 kepala desa pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) instansi pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, instansi pemerintah desa diharapkan bisa memenuhi kewajiban pajak atas pengelolaan dana desa.

"Aspek perpajakan harus menjadi perhatian serius agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan," kata Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

Baca Juga: Bolehkah Klinik Gigi Bikin Faktur Pajak Gabungan? Begini Aturannya

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jombang Syaiful Rakhman menuturkan instansi pemerintah desa memiliki peran penting dalam peningkatan penerimaan negara dan pembangunan.

"Kontribusi instansi pemerintah desa sangat signifikan dalam pembangunan. Kami berharap kerja sama ini makin erat, pelayanan kami makin prima, dan penerimaan pajak meningkat," ujarnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menambahkan kegiatan serupa akan diperluas ke seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II, mulai dari Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Tuban, hingga kabupaten yang ada di Madura.

Baca Juga: Perlu Surat Pernyataan agar Merchant Tak Kena Potong PPh Marketplace

"Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kami maksimalkan untuk mencegah para aparat desa terkena sanksi pidana pajak," katanya.

Di lain pihak, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Windhu Sugiarto menjabarkan konsekuensi hukum yang berpotensi timbul bila instansi pemerintah desa tidak menyetorkan pajak yang seharusnya disetor.

"Kami ingin kepala desa benar-benar memahami konsekuensi hukumnya dan menghindari praktik-praktik tidak disetornya pajak dari pengelolaan dana desa," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Olahraga Padel Kini Dipungut Pajak, Ini Penjelasan DJP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanwil djp jawa timur ii, pajak, daerah, pengawasan pajak, dana desa, pemda, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 04 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Setoran Pajak Pedagang Online Masih Kurang Ketimbang Transaksinya

Kamis, 03 Juli 2025 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BANYUWANGI

Surat Teguran dan Paksa Tak Mempan, Tiga Truk WP Disita Kantor Pajak

Kamis, 03 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Sebut Permohonan Aktivasi NIK/NPWP Tak Bisa Diwakilkan

Kamis, 03 Juli 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Penggantian Surat Keterangan PPh PHTB Via Coretax DJP

berita pilihan

Jum'at, 04 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bolehkah Klinik Gigi Bikin Faktur Pajak Gabungan? Begini Aturannya

Jum'at, 04 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perlu Surat Pernyataan agar Merchant Tak Kena Potong PPh Marketplace

Jum'at, 04 Juli 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Olahraga Padel Kini Dipungut Pajak, Ini Penjelasan DJP

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:30 WIB
KOTA GORONTALO

Pemkot Bakal Pangkas Tarif Pajak Sarang Burung Walet Jadi 2,5%

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:25 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Tak Cuma Pengalaman Kerja, Ini 5 Benefit Ikuti DDTC Internship Program

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apa Benar Tanggapan SPHP Kini Tidak Bisa Diperpanjang? Begini Faktanya

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Revisi Regulasi OSS, Termasuk soal Cara Pengajuan Insentif Pajak

Jum'at, 04 Juli 2025 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Digitalisasi Bansos, Pemerintah Segera Luncurkan Portal Perlinsos

Jum'at, 04 Juli 2025 | 16:00 WIB
PMK 25/2025

Pindahan ke Indonesia Bawa Cerutu dan Miras, DJBC Jelaskan Aturannya

Jum'at, 04 Juli 2025 | 15:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tagih Tunggakan PBB Rp55 Miliar, Ratusan Petugas Pajak Diterjunkan