Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Ekosistem Digital Bakal Lebih Tertata

"Ini menegaskan bahwa semua pihak yang melakukan usaha dalam ruang hukum Indonesia wajib taat pajak, baik offline maupun online," katanya, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

Wahyu memandang wajar kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut pajak untuk menambah pendapatan negara. Menurutnya, kebijakan serupa juga sudah lebih dulu diterapkan oleh negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Dia memperkirakan pada praktiknya nanti beban pajak yang ditanggung oleh merchant tidak akan dibebankan kepada konsumen. Dalam hal ini, merchant kemungkinan besar bakal mengurangi margin keuntungannya.

"Kalau harga dinaikkan sedikit, konsumen bisa langsung pindah ke penjual lain karena sifat pasar e-commerce itu kompetitif. Jadi, pelaku UMKM kemungkinan akan menanggung beban pajak tersebut dengan mengurangi margin profit mereka," ujarnya.

Seiring dengan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut pajak, Wahyu turut memberikan beberapa catatan kepada pemerintah. Pertama, mengintegrasikan data marketplace agar pemerintah tidak hanya bergantung pada sistem self-reporting pelaku UMKM.

Kedua, pemerintah perlu memberikan pelatihan, penguatan bisnis, atau pengembangan model usaha agar manfaat pajak dirasakan para pedagang di marketplace. Dengan demikian, kebijakan pajak bisa tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memperkuat basis penerimaan negara.

"Kebijakan fiskal perlu dikelola dengan baik dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat," imbuhnya.

Pemerintah telah menerbitkan PMK 37/2025 sebagai landasan bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menunjuk penyedia marketplace selaku pihak lain menjadi pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Penyedia marketplace yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang menggunakan escrow account untuk menampung penghasilan dan memenuhi salah satu dari 2 kriteria.

Pertama, memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Kedua, memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Batasan nilai transaksi dan traffic akan ditetapkan oleh dirjen pajak selaku pihak yang memperoleh delegasi dari menteri keuangan. Setelah batasan nilai transaksi dan traffic ini ditetapkan melalui peraturan dirjen pajak, DJP akan menerbitkan keputusan dirjen pajak guna menunjuk penyedia marketplace yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22. (dik)