‘Didukung WP dan Fiskus, Pajak Jadi Instrumen Perkuat Kemandirian RI’

DDTCNews berkesempatan untuk mewawancarai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli guna mengetahui lebih lanjut mengenai makna, janji, target, serta semangat yang menjadi nadi DJP dalam memperingati Hari Pajak 2025. Berikut petikan lengkapnya.

Apa tema yang diusung DJP dalam memperingati Hari Pajak 2025, dan apa makna di balik tema tersebut?

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh memuat dua lapis makna. Pajak Tumbuh menggambarkan komitmen DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, dan mengembangkan sistem perpajakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital dan global.

Indonesia Tangguh menyiratkan cita-cita besar kita, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan, krisis, transformasi, serta kompetisi global. Semua itu, nyatanya, ditopang oleh penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Pertumbuhan pajak bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah tekanan fiskal dan perubahan global saat ini.

Apa yang menjadi target DJP dengan mengusung tema ini?

Tema Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh bukan hanya tentang peningkatan penerimaan, melainkan juga menumbuhkan kesadaran pajak masyarakat sebagai konsekuensi logis kehidupan berbangsa dan wujud gotong royong dalam membiayai program strategis.

Pada momentum Hari Pajak, apa saja upaya yang dijalankan untuk memantik semangat para fiskus dalam bertugas?

DJP melakukan beberapa kegiatan untuk memantik semangat para fiskus dalam memperingati rangkaian Hari Pajak. Beberapa kegiatan di antaranya ialah program DJP Peduli, donor darah, dan kegiatan keagamaan.

Hari Pajak 2025 bertujuan untuk menegaskan pajak adalah sumber pendanaan utama negara. Kegiatan ini membuktikan langsung manfaat pajak bagi masyarakat, sekaligus memperkuat keyakinan publik bahwa kontribusi mereka difasilitasi dengan layanan DJP yang terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan fondasi Indonesia yang tangguh dan berkeadilan.

Apakah ada strategi baru yang akan diterapkan DJP untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak?

DJP terus mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pajak berkontribusi langsung terhadap pembangunan negara. Program edukasi dan sosialisasi ini rutin dilakukan, baik secara tatap muka maupun tidak langsung, melalui kampanye di platform media sosial, media massa, owned media, serta shared media.

Bagaimana upaya DJP untuk mengoptimalkan penerimaan?

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target penerimaan perpajakan, dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, kebijakan umum perpajakan tahun anggaran 2025 diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan. Ketiga, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.

Keempat, menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan. Kelima, mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Keenam, memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Bagaimana progres perbaikan coretax system sejauh ini? Apakah sudah sejalan dengan roadmap DJP?

Dapat kami sampaikan DJP memprioritaskan perbaikan bug pada proses bisnis yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada wajib pajak. Fokus utama diarahkan pada penyempurnaan fitur pelaporan SPT, termasuk peningkatan fungsi prepopulated data dan validasi isian.

Hal ini bertujuan agar proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih mudah, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, DJP juga terus meningkatkan kualitas interoperabilitas dan konsistensi data dengan berbagai pihak ketiga pemilik data. Tujuannya, memastikan data yang ditampilkan kepada wajib pajak semakin lengkap dan dapat diandalkan.

Sebagai bentuk respons terhadap masukan dari wajib pajak, DJP juga menyesuaikan fitur-fitur tambahan, seperti kemampuan untuk mengunduh dokumen faktur pajak atau bukti pemotongan dalam jumlah banyak (bulk download), agar proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan mendukung kepatuhan sukarela.

Perbaikan bug dan penyesuaian fitur ini dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap menjaga kelangsungan layanan dan meminimalkan potensi gangguan terhadap kegiatan wajib pajak.

Sebagai Direktur P2 Humas yang baru, apa harapan dan pesan Anda kepada wajib pajak?

Pajak bukan cuma soal kewajiban, melainkan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam membangun negeri. Melalui pajak, kita bergotong royong menguatkan fondasi Indonesia agar semakin tangguh dalam menghadapi setiap tantangan. (rig)