Peringati Hari Pajak, Begini Pesan Bimo Wijayanto kepada Pegawai

"Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, kita mengelola kepercayaan rakyat. Pajak adalah wujud gotong royong bangsa dalam membiayai kesejahteraan bersama," kata Bimo dalam upaya peringatan Hari Pajak 2025.

Bimo menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi perpajakan yang telah berjalan selama 4 dekade, termasuk melalui pembangunan coretax system sebagai inti administrasi modern DJP. Proses stabilisasi dan penyempurnaan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wajib pajak yang menjadi stakeholder utama DJP.

Tak lupa, Bimo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pegawai DJP, termasuk mereka yang telah purna tugas. Dia juga menekankan pentingnya menjaga etos kerja, dedikasi, dan integritas, khususnya dalam menghadapi tantangan target penerimaan 2025 senilai Rp2.189,3 triliun, atau naik 13,3% dari tahun sebelumnya.

"Penerimaan pajak bukan hanya soal angka. Ia adalah amanah dari rakyat, dan harus dikelola dengan kejujuran serta keberanian menghadapi segala bentuk tekanan eksternal," kata Bimo.

Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, DJP terus memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Bimo menekankan pentingnya menjaga marwah institusi dengan menjadikan nilai-nilai dasar organisasi sebagai fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Seluruh pegawai diharapkan menjadi penjaga etika dan teladan dalam pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.

Di sisi lain, untuk melindungi para pegawai yang bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan, DJP menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum guna memastikan adanya perlindungan hukum dan keamanan dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut, guna memperkuat kelembagaan dan sistem antikorupsi nasional, DJP menjalin sinergi strategis dengan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan instansi lainnya melalui tim optimalisasi penerimaan negara dan satgassus penerimaan sektor prioritas seperti pertambangan dan perikanan.

DJP juga akan meresmikan taxpayers' charter atau piagam wajib pajak guna memberikan penghormatan kepada wajib pajak serta menciptakan hubungan yang adil, setara, dan bertanggung jawab antara negara dan wajib pajak. Piagam ini dirumuskan secara partisipatif melibatkan kalangan dunia usaha, asosiasi, konsultan pajak, akademisi, dan relawan perpajakan.

Menutup pidatonya, Bimo menyerukan semangat kolektif untuk menjaga konsistensi dan memperkuat koordinasi dalam membangun sistem perpajakan yang berintegritas dan efektif demi terwujudnya target tax ratio 11% dalam waktu dekat. Bimo juga menyampaikan harapan dan doa agar seluruh pegawai DJP diberi kekuatan untuk menjalankan tugas mulia ini. (dik)