Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Prabowo Kembali Tekankan Deregulasi

"Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu tergantung kepada APBN," katanya, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

Dalam melaksanakan deregulasi, Prabowo memerintahkan para menterinya untuk berfokus pada kemudahan dunia usaha, investasi dan perdagangan. Selain itu, tata kelola BPI Danantara juga perlu terus diperbaiki sehingga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada rentang 5,2% hingga 5,8%.

Sri Mulyani menjelaskan Prabowo telah memberikan beberapa catatan dalam penyusunan RAPBN 2026. Prabowo dijadwalkan menyampaikan RAPBN 2026 beserta nota keuangannya kepada DPR pada 15 Agustus 2025.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada pada kisaran 11,71% hingga 12,31% terhadap PDB, sedangkan belanja negara 14,19% hingga 14,83% PDB. Dengan postur tersebut, defisit anggaran akan berkisar 2,48% hingga 2,53% PDB.

Mengenai pendapatan negara, Prabowo memerintahkan agar reformasi terus berlanjut pada tahun depan. Reformasi ini diperlukan guna memastikan penerimaan negara terus meningkat.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai," ujarnya.

Kemudian, Prabowo meminta RAPBN 2026 menampung semua program penting pemerintah terakomodasi. Misal, makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dan perbaikan sekolah. (dik)