Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

"Untuk defisit totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78% dari GDP. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tetapi cukup manageable," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (1/7/2025).

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga tutup buku diproyeksi hanya senilai Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target Rp3.005,1 triliun. Angka ini utamanya berasal dari penerimaan perpajakan yang senilai Rp2.387,3 triliun atau 95,8% dari target Rp2.189,3 triliun.

Outlook penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp2.076,9 triliun atau 94,9% dari target serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp310,4 triliun atau 102,9% dari target.

Di sisi lain, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan senilai Rp477,2 triliun atau 92,9% dari target, serta hibah Rp1 triliun.

Meski diproyeksi tak mencapai target, dia menegaskan bakal tetap mengoptimalkan upaya pengumpulan pendapatan negara.

"Kami meneliti secara detail apakah terjadi anomali dari pola penerimaan sehingga kita bisa meyakinkan bahwa APBN kita dari sisi penerimaan masih bisa kita jaga dan bisa mendukung, terutama program-program pemerintahan yang cukup banyak dan meningkat," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui outlook pelebaran defisit APBN 2025 ini tidak terlepas dari peningkatan kebutuhan belanja negara, terutama pada pos belanja kementerian/lembaga (K/L). Belanja K/L diperkirakan mencapai 109,9% dari target seiring dengan kebutuhan belanja prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Outlook belanja negara hingga akhir tahun mencapai Rp3.527,5 triliun atau 97,4% dari rencana awal Rp3.621,3 triliun. Angka ini utamanya berupa belanja pemerintah pusat yang senilai Rp2.663,4 triliun, yang terdiri atas belanja K/L senilai Rp1.275,6 triliun dan belanja non-K/L Rp1.387,8 triliun.

Adapun untuk transfer ke daerah, outlook-nya senilai Rp864,1 triliun.

Sejalan dengan outlook pendapatan dan belanja negara 2025, pembiayaan anggaran pada tahun ini akan mencapai Rp662 triliun. Kepada DPR, Sri Mulyani juga mengusulkan penambahan saldo anggaran lebih (SAL) untuk penurunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pembiayaan defisit.

"Kami akan minta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun gunakan cash yang ada," imbuhnya. (dik)