DPR Setuju RAPBN 2026 Disusun dengan Defisit Maksimal 2,53% PDB

"Selanjutnya hasil pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP 2026 tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN TA 2026," ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid memaparkan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026. Sederet target dalam postur ekonomi makro tersebut juga sudah disepakati oleh pemerintah.

Dia menyebutkan pada tahun depan, defisit RAPBN 2026 ditargetkan berada pada rentang 2,48% - 2,53% dari PDB. Angka ini sama dengan yang tertulis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.

Meski demikian, terdapat perubahan target pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan. Banggar dan pemerintah sepakat bahwa rasio pendapatan negara tadinya sebesar 11,71% - 12,22% PDB diubah menjadi 11,71% - 12,31% PDB.

Sementara itu, rasio perpajakan yang tadinya diusulkan sebesar 10,08% - 10,45% PDB dalam KEM-PPKF 2026, diubah menjadi 10,08% - 10,54% PDB.

Selebihnya, Jazilul menyebutkan target yang disepakati dengan pemerintah tetap sama, yaitu rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63% - 1,76% PDB serta pendapatan hibah sebesar 0,002% - 0,003% PDB.

Di sisi lain, rasio belanja negara 2026 ditargetkan sebesar 14,19% - 14,83% PDB. Secara terperinci, belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar 11,41% - 11,94% PDB; dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 2,78% - 2,89% PDB.

Terakhir, keseimbangan primer untuk anggaran negara tahun depan ditargetkan berada pada rentang 0,18% - 0,22% PDB; serta pembiayaan sebesar 2,48% - 2,53% PDB. (dik)