Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Temui Prabowo, Sri Mulyani Lapor Defisit APBN Melebar ke 2,78% PDB

A+
A-
0
A+
A-
0
Temui Prabowo, Sri Mulyani Lapor Defisit APBN Melebar ke 2,78% PDB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Presiden Prabowo Subianto, Selasa (22/7/2025) malam, antara lain untuk melaporkan kinerja APBN 2025.

Kepada Prabowo, Sri Mulyani memaparkan pelaksanaan dari berbagai program pemerintah. Selain itu, disampaikan pula proyeksi pelebaran defisit APBN 2025 menjadi 2,78% terhadap PDB.

"Sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini, 2025, outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," katanya, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

Baca Juga: RAPBN 2026 Disusun, Prabowo Pesan Reformasi Perpajakan Jalan Terus

Defisit APBN 2025 diproyeksikan akan mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Outlook defisit tersebut lebih lebar dari yang tertulis dalam UU APBN 2025 senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB.

Pelebaran defisit terjadi antara lain karena pendapatan negara 2025 diperkirakan tidak akan mencapai target. Pendapatan negara hingga tutup buku diproyeksi hanya senilai Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target Rp3.005,1 triliun.

Angka ini utamanya berasal dari penerimaan perpajakan yang senilai Rp2.387,3 triliun atau 95,8% dari target Rp2.189,3 triliun. Outlook penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp2.076,9 triliun atau 94,9% dari target serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp310,4 triliun atau 102,9% dari target.

Baca Juga: Banggar Minta Pemerintah Gencar Perluas Basis dan Tagih Utang Pajak

Selain itu, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan senilai Rp477,2 triliun atau 92,9% dari target, serta hibah Rp1 triliun.

Di sisi lain, outlook pelebaran defisit APBN 2025 tidak terlepas dari peningkatan kebutuhan belanja negara, terutama pada pos belanja kementerian/lembaga (K/L). Belanja K/L diperkirakan mencapai 109,9% dari pagu seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Outlook belanja negara hingga akhir tahun mencapai Rp3.527,5 triliun atau 97,4% dari rencana awal Rp3.621,3 triliun. Angka ini utamanya berupa belanja pemerintah pusat yang senilai Rp2.663,4 triliun, yang terdiri atas belanja K/L senilai Rp1.275,6 triliun dan belanja non-K/L Rp1.387,8 triliun.

Baca Juga: Banggar Minta Pemerintah Terapkan 4 Kebijakan Perpajakan Ini pada 2026

Adapun untuk transfer ke daerah, outlook-nya senilai Rp864,1 triliun.

Sejalan dengan outlook pendapatan dan belanja negara 2025, pembiayaan anggaran pada tahun ini akan mencapai Rp662 triliun.

Seiring dengan pelebaran defisit APBN 2025 ini, DPR juga telah merestui penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun untuk penurunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pembiayaan defisit. (dik)

Baca Juga: Rasio Perpajakan Disepakati Hanya 10,08% hingga 10,54% PDB pada 2026

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : apbn 2025, apbn, defisit apbn, pendapatan negara, belanja negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:30 WIB
APBN 2025

Kemenkeu Sudah Suntik Dana Transfer Rp400,6 Triliun ke Daerah

Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Uang Pajak, Sekolah Rakyat Bakal Meluncur Pekan Depan

Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Koperasi Desa Merah Putih Didukung Uang Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

Jum'at, 11 Juli 2025 | 11:25 WIB
MINYAK MENTAH INDONESIA

Imbas Konflik Timur Tengah, ICP Juni Melonjak ke US$69,33 Per Barel

berita pilihan

Rabu, 23 Juli 2025 | 16:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 26?

Rabu, 23 Juli 2025 | 15:38 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Di Hadapan Trump, Indonesia Dukung Moratorium Bea Masuk Barang Digital

Rabu, 23 Juli 2025 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Turunkan Bea Masuk Resiprokal atas Barang Jepang dari 25% ke 15%

Rabu, 23 Juli 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Paket Stimulus Ekonomi Akan Segera Berakhir, Airlangga Janji Lanjutkan

Rabu, 23 Juli 2025 | 13:30 WIB
KONSULTAN PAJAK

E-Learning Masih Bisa Diakses Calon Pendaftar USKP, Terakhir Hari Ini

Rabu, 23 Juli 2025 | 13:00 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Ekosistem Digital Bakal Lebih Tertata

Rabu, 23 Juli 2025 | 11:31 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) di Indonesia