Rasio Perpajakan Disepakati Hanya 10,08% hingga 10,54% PDB pada 2026

"Demikian laporan laporan panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN 2026 ... untuk menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan RAPBN 2026," kata Anggota Banggar DPR Marwan Cik Asan saat membacakan laporan panja, Selasa (22/7/2025).

Meski telah menyepakati target pendapatan negara yang diusulkan oleh pemerintah dalam KEM-PPKF 2026, Banggar DPR meminta pemerintah untuk memperkuat dan mempertajam beragam kebijakan penerimaan.

Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance secara terukur dan tepat sasaran guna mengakselerasi investasi.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kemudahan akses dan keterjangkauan layanan guna mengoptimalkan PNBP. Ketiga, pemerintah perlu membangun sumber energi berbasis panas bumi.

Keempat, pemerintah perlu mempertimbangkan menyelaraskan alokasi anggaran belanja K/L dengan kontribusi K/L tersebut terhadap PNBP. Kelima, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan bea masuk Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian.

Menanggapi persetujuan dari Banggar DPR tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyusun RAPBN 2026 dan nota keuangannya dengan mengacu pada laporan panja.

"Seluruh laporan menjadi bahan bagi kami dalam menyusun nota keuangan dan RUU APBN 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] pada 15 Agustus [2025]," ujar Sri Mulyani. (dik)