Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Surat Teguran dan Paksa Tak Mempan, Tiga Truk WP Disita Kantor Pajak

A+
A-
11
A+
A-
11
Surat Teguran dan Paksa Tak Mempan, Tiga Truk WP Disita Kantor Pajak

Unit truk yang disita oleh KPP Pratama Banyuwangi. foto: DJP

BANYUWANGI, DDTCNews - Juru sita pajak negara (JSPN) dari KPP Pratama Banyuwangi, Jawa Timur melakukan penyitaan terhadap aset milik CV PMS. Gara-garanya, wajib pajak badan itu menunggak pajak hingga Rp2,3 miliar.

Aset yang disita berupa 3 unit truk Mitsubishi Colt Diesel HD125PS yang kini diamankan di halaman KPP Pratama Banyuwangi. Penyitaan ini dilakukan lantaran upaya penagihan aktif secara persuasif tidak membuahkan hasil.

"Sebelumnya, tim pemeriksa pajak telah melaksanakan seluruh prosedur penagihan aktif sesuai aturan yang berlaku, termasuk penyampaian surat teguran dan pemberitahuan surat paksa," ujar Kepala KPP Pratama Banyuwangi Ahmad Fudholi dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Karena Faktor Ini, Realisasi PBB-P2 Dilaporkan Melonjak

Sebenarnya, CV PMS sempat mengangsur tunggakan pajak dengan total angsuran sebesar Rp804 juta. Namun, sampai dengan batas yang telah ditentukan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajak tersebut.

“Penyitaan ini bukan langkah pertama dari penagihan pajak, tapi yang langkah terakhir. Kami sudah lakukan pendekatan persuasif, namun karena utang pajak tidak kunjung dilunasi, penyitaan menjadi pilihan yang harus diambil,” ujar Ahmad.

Selanjutnya, apabila dalam waktu 14 hari setelah penyitaan wajib pajak masih tidak membayar utangnya, aset sita tersebut akan dilelang secara resmi setelah diumumkan ke publik.

Baca Juga: Warning Prabowo: Bayar Pajak Jangan Palsu-Palsu

Hasil lelang akan digunakan untuk menutupi utang pajak dan biaya penagihan. Ahmad juga menambahkan bahwa tindakan tegas ini dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang telah taat membayar pajak.

“Kami ingin peristiwa ini menjadi peringatan bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak mengabaikan kewajiban perpajakan, karena akan ada konsekuensi penegakan hukum di bidang perpajakan,” katanya. (sap)

Baca Juga: Lakukan Penagihan, Kantor Pajak Sita Tanah Kosong Rp750 Juta Milik WP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepatuhan pajak, pengawasan pajak, penagihan pajak, utang pajak, penyitaan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

sulaiman danang

[email protected]
Kamis, 03 Juli 2025 | 21:42 WIB
Salut untuk semangat kolaborasi dan inovasi para kontributor di sini. Saya jadi makin terbuka wawasannya soal ekosistem digital Indonesia. Kebetulan, saya juga sedang eksplorasi beberapa platform dan brand yang aktif memperkuat komunitas online di tanah air. Berikut beberapa referensi yang layak di ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 12 Juli 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Untuk Kepastian Pajak, Sri Mulyani Dorong Pertukaran Data Otomatis

Kamis, 10 Juli 2025 | 19:00 WIB
KANWIL DJP SULSELBRATA

Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?

Kamis, 10 Juli 2025 | 12:00 WIB
KOTA MAKASSAR

Tagih Opsen PKB, Pemkot Akan Terjunkan Petugas untuk Jangkau WP

Kamis, 10 Juli 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU

Kanwil DJP Ini Gelar Sita Serentak, Sasar Tanah hingga Rekening WP

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan