Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

"Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di AS seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce," kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Meutya menegaskan pemindahan data pribadi secara lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.

Contoh pemindahan data yang sah antara lain mesin pencari seperti Google dan Bing; penyimpanan data melalui layanan cloud computing; komunikasi digital melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram; pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce; serta keperluan riset dan inovasi digital.

Transmisi data antarnegara akan dilakukan di bawah pengawasan pemerintah sejalan dengan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keduanya secara eksplisit mengatur mekanisme dan syarat pengiriman data pribadi ke luar Indonesia.

"Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara," ungkap Meutya.

Meutya pun mengeklaim transmisi data antarnegara sudah lazim diterapkan oleh negara lain. Negara G-7 sudah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

"Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya di masa depan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama," ujar Meutya.

Sebagai informasi, rencana Indonesia untuk memberikan kepastian mengenai transfer data pribadi dari Indonesia ke AS dalam pernyataan bersama terkait kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS.

Dalam pernyataan bersama tersebut, terdapat beberapa hal yang disetujui Indonesia agar AS bersedia menurunkan bea masuk atas barang Indonesia dari 32% menjadi 19%, termasuk soal transfer data pribadi.

"Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari Indonesia ke AS melalui pengakuan atas AS sebagai yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia," tulis White House dalam keterangan resminya. (dik)