Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan

A+
A-
0
A+
A-
0
DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Unit vertikal Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus menggencarkan pengawasan lalu lintas barang di pelabuhan serta perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan turut melibatkan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri. Sinergi lintas instansi ini bertujuan mencegah penyelundupan barang kena cukai (BKC) ilegal.

"Pelabuhan adalah salah satu simpul penting pergerakan barang dan sangat rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Baca Juga: Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Budi menilai sinergi pengawasan dan penindakan dengan pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya merupakan langkah yang sangat strategis. Kegiatan itu juga bertujuan memastikan kelancaran arus barang.

Dia pun menjelaskan sinergi pengawasan lintas instansi ini telah dilaksanakan oleh 2 unit vertikal, yakni Jagoi Babang di Kalimantan Barat dan Parepare di Sulawesi Selatan.

Budi menerangkan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang menggelar diskusi bersama Pangkogabwilhan dan pemda. Forum ini membahas metode pengawasan dan evaluasi operasi di sektor barat perbatasan Indonesia-Malaysia.

Baca Juga: Gandeng Aparat Penegak Hukum, DJBC Gencarkan Pengawasan dan Penindakan

"Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas berbagai tantangan pengamanan wilayah perbatasan, mulai dari upaya pencegahan penyelundupan hingga penanganan aktivitas ilegal lainnya," paparnya.

Sementara itu, Kantor Bea dan Cukai Parepare bekerja sama dengan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare dalam rangka menyelaraskan strategi pengawasan terhadap lalu lintas barang di Pelabuhan Nusantara Parepare. Koordinasi itu ditargetkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien di kawasan pelabuhan.

"Sinergi yang kuat antara Bea Cukai, TNI, Polri, serta pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan perbatasan," tutup Budi. (dik)

Baca Juga: Berantas Rokok Ilegal, DJBC Gunakan Pendekatan Sosio-Kultural

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan bea cukai, pengawasan kepabeanan, barang ilegal, djbc

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Juni 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

E-Seal Dipakai untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor, Ini Kata DJBC

Selasa, 24 Juni 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Cukai MBDK Tertunda Lagi, Ini Cara DJBC Kejar Target Penerimaan 2025

Senin, 23 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Perkuat Integrasi, DJBC se-Asean Susun Program Kerja 2026-2030

Senin, 23 Juni 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Produsen Minta DJBC Segera Tangani Impor Tekstil Ilegal

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.