Tak Sampaikan Informasi Ini, Merchant Bisa Kena Pungut PPh 0,5 Persen

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pedagang dalam negeri tidak menyampaikan informasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6)," bunyi Pasal 8 ayat (8) PMK 37/2025, dikutip Kamis (17/7/2025).

Terdapat beberapa informasi yang perlu disampaikan oleh wajib pajak pedagang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (6) PMK 37/2025. Pertama, NPWP/NIK dan alamat korespondensi.

Kedua, surat pernyataan yang menyatakan omzet pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta. Surat pernyataan disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang omzetnya belum melebihi Rp500 juta. Surat ini harus disampaikan setiap awal tahun pajak dalam hal omzet wajib pajak tak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Ketiga, surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Keempat, surat pernyataan yang menyatakan omzet wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak sudah melebihi Rp500 juta.

Surat pernyataan bahwa omzet pada tahun berjalan sudah melebihi Rp500 juta harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan saat omzet melebihi Rp500 juta.

"Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6) ditentukan oleh pihak lain," bunyi Pasal 6 ayat (8) PMK 37/2025.

Sebagai informasi, PMK 37/2025 mewajibkan penyedia marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan.

Penyedia marketplace selaku pihak lain bakal ditunjuk dan diwajibkan memungut PPh Pasal 22 bila penyedia marketplace dimaksud menggunakan escrow account untuk menampung penghasilan dan memenuhi salah satu dari 2 kriteria berikut:

1. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
2. memiliki jumlah trafik atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Batasan nilai transaksi dan trafik akan ditetapkan oleh dirjen pajak selaku pihak yang memperoleh delegasi dari menteri keuangan.

Setelah batasan nilai transaksi dan trafik ditetapkan melalui peraturan dirjen pajak, DJP akan menerbitkan keputusan dirjen pajak guna menunjuk penyedia marketplace yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22. (rig)