KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Pajak, APBN Jamin Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat lewat Bansos

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 Juli 2025 | 15:30 WIB

Warga antre untuk menerima bantuan sosial di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemberian bantuan sosial (bansos) menjadi bentuk kehadiran APBN untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen agar setiap masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap kebutuhan dasar yang layak. Penyaluran bansos pun diharapkan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) memenuhi kebutuhan nutrisi seperti beras, daging, buah, dan sayuran.

"Bansos sembako bukan hanya soal pemberian bantuan, tapi juga upaya APBN #UangKita dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat," katanya melalui Instagram, Kamis (17/7/2025).

Sri Mulyani mengilustrasikan bansos sembako yang kini disalurkan dalam bentuk uang tunai. Setiap KPM mendapatkan bansos tersebut senilai Rp200.000 per bulan.

Hingga 9 Juli 2025, realisasi penyaluran bansos telah mencapai Rp20,26 triliun untuk 18,2 juta KPM. Angka ini setara 97,22% dari target 18,8 juta KPM.

Anggaran untuk bansos tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.

Bansos sembako disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Kementerian Sosial untuk selanjutnya disalurkan ke KPM berdasarkan sumber data sosial ekonomi terbaru pemerintah, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Semoga bansos ini memberikan banyak manfaat bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Sri Mulyani. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bantuan sosial, apbn, keuangan negara, bansos, sembako, pajak