Sambut Taxpayers Charter, DDTC Library Tawarkan 18 Koleksi Soal Hak WP

Jika jadi diluncurkan nanti, taxpayers charter di Indonesia akan mengodifikasi ulang beragam hak dan kewajiban perpajakan yang selama ini tersebar di banyak regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri keuangan (PMK).

Taxpayers charter yang dirilis oleh pemerintah nanti bisa menjadi panduan bagi publik terkait dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh wajib pajak serta kewajiban yang perlu mereka jalankan.

Dalam diskursus global, topik tentang taxpayers rights sebenarnya telah banyak dituangkan dalam berbagai literatur-literatur populer. Sumber literatur tersebut penting bagi wajib pajak serta pemangku kepentingan untuk menyegarkan kembali ingatan mengenai hubungan antara wajib pajak dan hak-haknya.

DDTC Library, sebagai salah satu perpustakaan perpajakan terlengkap di Indonesia, turut menyediakan koleksi bahan bacaan dan sumber literatur mengenai hak-hak wajib pajak. Bahkan, kata kunci 'taxpayers rights' masuk ke dalam daftar pilihan topik yang tersedia di fitur pencarian DDTC Library.

Sedikitnya, terdapat 18 buku di DDTC Library yang mengulas dan menyinggung topik hak-hak wajib pajak. Buku-buku tersebut bisa diakses secara fisik oleh masyarakat umum dengan datang langsung ke DDTC Library di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Buku Apa Saja?

Buku-buku yang berkaitan dengan topik taxpayers rights di DDTC Library bisa disimak melalui tautan berikut ini. Kedelapan belas buku tersebut, antara lain:

1. Taxation at the European Court of Human Rights oleh Robert Attard dan Paulo, Pinto de Alburqueque.
2. Protection of Taxpayers in the European Convention of Human Rights oleh Natalia Vorobyeva
3. Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights: The IBFD Yearbook on Taxpayers’ Rights 2020 oleh Pasquale pistone, Prof. Dr Philip Baker, dan Prof. Dr Carlos E. Weffe
4. Taxpayers Rights: Deciphering the Indian Charter oleh Mukesh Butani dan Kinshuk Jha
5. Taxpayers in International Law: International Minimum Standards for the Protection of Taxpayers' Rights oleh Pasquale Pistone dan Juliane Kokot
6. Taxpayer Safeguards and the Rule of Law oleh Robin Williamson
7. International Fiscal Assocation 2015 Basel Congress Cahiers de Droit Fiscal International Volume 100 B: The Practical Protection of Taxpayers Fundamental Rights terbitan International Fiscal Assocation (IFA)
8. The Ombudsman Enterprise and Administrative Justice oleh Dr. Richard Kirkham, Brian Thompson, dan Trevor Buck
9. Toward Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer Charter oleh Michael Cadesky, Ian Hayes, dan David Russell
10. Towards Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer Charter (Preliminary Report) oleh Michael Cadesky, Ian Hayes, dan David Russell
11. Human Rights and Taxation in Europe and the World oleh Pasquale pistone dan Gerg Kofler
12. Taxpayer's Rights: Theory, Origin and Implementation oleh Duncan Bentley
13. Restitution of Overpaid Tax oleh Steven Elliott, Birke Hacker, dan Charles Mitchell
14. Taxpayers' Rights in South Africa oleh Beric Croome
15. The British Tax-Payers Rights oleh Herbert Lloyd Reid
16. Taxpayer's Rights: An International Perspective oleh Duncan Bentley
17. Protection of Taxpayer's Rights: European, International and Domestic Tax Law Perspective oleh Wtodzimierz Nykiel dan Matgorzata Sek
18. Tax Us If You Can: Why Africa Should Stand Up for Tax Justice oleh Tax Justice Network-Africa

Sumber-sumber literatur di atas bisa digunakan secara terbuka oleh publik untuk memperkaya pemahaman mengenai hak-hak wajib pajak. Penguatan hak wajib pajak, salah satunya melalui penerbitan taxpayers charter, diharapkan bisa mendorong kepatuhan.

Darussalam (2022) menilai bahwa hal terpenting yang dibutuhkan wajib pajak adalah diperolehnya hak-hak mereka secara jelas berdasarkan aturan hukum. Jika hak-hak diperoleh, ujar Darussalam, maka wajib pajak dipastikan bersedia membayar pajak secara sukarela tanpa perlu dibanjiri dengan insentif lainnya.

Pendek kata, hak-hak wajib pajak mestinya memang tidak sekadar tercantum dan tersebar dalam ratusan produk hukum, tetapi juga ditegaskan ke dalam sebuah rumusan yang sederhana. Kebijakan Ditjen Pajak (DJP) yang segera menerbitkan taxpayers charter perlu diapresiasi sebagai bagian dari strategi positif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. (sap)