Soal Parsel dan Hadiah Lebaran, Ini Imbauan Bea Cukai

“Sehubungan dengan PMK 227/PMK.09/2021, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang hari raya Idulfitri 1445 Hijriyah / Tahun 2024 Masehi.” bunyi bagian awal pengumuman tersebut, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Pengumuman tersebut menegaskan agar pejabat dan pegawai DJBC tidak melakukan permintaan, pemberian, ataupun penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain itu, pejabat dan pegawai DJBC diimbau tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan disiplin/kode etik, serta risiko sanksi pidana.

Untuk itu, seluruh pejabat/pegawai DJBC wajib menolak parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun. Hadiah yang harus ditolak tersebut baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar juga mengimbau para pegawai untuk melaporkan penolakan gratifikasi. Pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada tiap unit kerja.

“Ini sesuai aturan dalam PMK 227/PMK.09/2021 dan tentunya penolakan hadiah ini tidak terbatas pada perayaan Idulfitri saja,” jelas Encep, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Selain itu, Encep menekankan agar pengguna layanan kepabeanan dan cukai atau pihak terkait lainnya tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Encep juga meminta pihak yang mengetahui adanya pelanggaran komitmen tersebut untuk melaporkan ke saluran pengaduan Bea Cukai.

Saluran pengaduan itu dapat diakses melalui melalui www.wise.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id/pengaduan dan/atau contact center Bravo Bea Cukai 1500225. DJBC menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh layanan kepabeanan dan cukai. (kaw)