Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Menkeu: LKPP Harus 'Bunyi', Tak Sekadar WTP

A+
A-
0
A+
A-
0
Menkeu: LKPP Harus 'Bunyi', Tak Sekadar WTP

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) tidak hanya menarget opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan harus dapat “berbunyi” dalam arti dapat menjelaskan berbagai aspek pengelolaan keuangan negara sehingga tidak hanya terfokus pada masalah utang.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani di Aula Dhanapala, Rabu (25/10) pada rangkaian seminar nasional peringatan Hari Oeang ke-71 bertajuk Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Kualitas dan Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah.

“Sebetulnya Laporan Keuangan Pemerintah itu berisi informasi yang sangat kaya mengenai tata kelola dan bagaimana kita mengelola sumber daya kita. Laporan keuangan kita, kalau keluar hanya WTP tanpa ada analisanya. Pemanfaatan informasi dari laporan keuangan pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat diketahui seluruh aspek pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya terkait utang,” ungkapnya.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk mengajak para pengamat untuk menganalisis Laporan Keuangan agar dapat memperbaiki pemerintah.

“Saya ingin bekerja sama dengan akademisi misalnya STAN dan kampus yang mempelajari government accounting. Saya ingin mengundang para akademisi untuk mengkritisi (demi) perbaikan kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengibaratkan tata kelola sebagai area pertempuran dan pencapaian status WTP pada LKPP merupakan target kemenangan bagi para pengelola keuangan negara. Namun demikian, penting untuk terus menjaga proses penyusunan laporan keuangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

“Kebijakan-kebijakan untuk meramu manusianya, sumber daya alamnya, dan uangnya untuk mencapai tujuan itu harus melalui suatu proses standar-standar yang baik. Itu harusnya menjadi filosofi bagi kita semua, terutama bagi para APIP yang hadir. WTP yang dibeli itu tidak mencerminkan keinginan kita sebagai suatu negara untuk mendapatkan suatu proses dan kualitas laporan yang memang betul-betul bermanfaat bagi kita semua,” jelasnya.

Untuk itu, Sri Mulyani minta laporan keuangan negara disusun dengan cara-cara yang baik agar para pelaku ekonomi dapat merasa aman dan kondisi ekonomi tidak mudah terguncang. (Amu)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani, laporan keuangan pemerintah pusat, lkpp

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 09:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Hingga Mei 2024, Realisasi PNBP Sudah Capai 51 Persen dari Target

Kamis, 27 Juni 2024 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN Turun, Sri Mulyani Sebut Konsumsi Masyarakat Tetap Positif

Kamis, 27 Juni 2024 | 12:03 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi Terjaga Rendah, Ekonomi RI Masih Stabil

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:35 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Minus 35,7%, Profitabilitas Perusahaan Turun Signifikan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya