Muluskan Penagihan Pajak, DJP Bakal Perpanjang Kerja Sama dengan OJK

“[Pertama] penyampaian usulan perpanjangan perjanjian kerja sama antara otoritas pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tulis DJP dalam laporannya, dikutip pada Selasa (28/2/2023).

DJP telah meneken nota kesepahaman dengan OJK pada 2017. Nota kesepahaman tersebut mencakup harmonisasi peraturan sektor jasa keuangan dan perpajakan; pertukaran data antara DJP dan OJK; penyediaan akses bagi OJK dan lembaga keuangan untuk KSWP.

Kemudian, koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen; penerapan pembukaan rahasia nasabah bank untuk kepentingan perpajakan; dan penugasan pegawai DJP untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK.

Tak hanya dengan OJK, otoritas pajak juga menyusun perjanjian kerja sama antara DJP dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Penyusunan perjanjian kerja sama antara DJP dan KSEI dalam rangka meningkatkan dukungan penagihan," tulis DJP.

Kedua, DJP menggelar sosialisasi tentang pemblokiran harta kekayaan wajib pajak yang tersimpan di bank. Sharing session dengan perwakilan perbankan terkait dengan tantangan penerapan pemblokiran harta juga dilaksanakan.

Keempat, mengadakan diskusi pembukaan dan pengelolaan subrekening efek serta penjualan surat berharga yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal.

Untuk diketahui, salah satu upaya penagihan berdasarkan UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) adalah dengan memblokir rekening milik penanggung pajak.

Bila penanggung pajak tidak melunasi tunggakan pajak serta biaya penagihannya, saldo rekening bakal dipindahbukukan ke kas negara negara guna melunasi tunggakan. (rig)