Negara Anggota Inclusive Framework Sepakat Pilar 1 Berlaku pada 2024

"Yurisdiksi-yurisdiksi telah bekerja keras untuk memastikan konsensus pajak dapat diterapkan secara cepat," ujar Sekjen OECD Mathias Cormann dalam pertemuan negara-negara anggota Inclusive Framework, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari 135 yurisdiksi anggota Inclusive Framework tersebut juga menyepakati untuk menerbitkan laporan bertajuk Progress Report of the Administration and Tax Certainty Aspects.

Laporan itu memuat tentang ketentuan-ketentuan aspek tax certainty dari realokasi hak pemajakan menuju yurisdiksi pasar berdasarkan Pilar 1. OECD memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan komentar atas laporan tersebut paling lambat pada 11 November 2022.

Melalui Pilar 1, yurisdiksi pasar akan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh korporasi multinasional meski korporasi tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Perusahaan yang tercakup dalam Pilar 1 ialah korporasi multinasional dengan pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%. Hak pemajakan akan dibagikan kepada yurisdiksi-yurisdiksi pasar sebesar 25% dari residual profit yang diterima oleh perusahaan multinasional.

Tambahan informasi, residual profit adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%. Contoh, apabila laba global suatu korporasi multinasional sebesar 12% maka residual profit yang dimaksud sebesar 2%.

Terkait dengan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dan dampaknya terhadap insentif, OECD juga menerbitkan laporan baru bertajuk Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax.

Laporan tersebut memberikan ulasan khusus terkait dengan desain insentif pajak yang tepat dan tidak bertentangan dengan tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% sebagaimana disepakati pada Pilar 2. (rig)