Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

“Kami menganggap wacana untuk menciptakan penerbangan bersih sebagai langkah penting, mengingat Malta telah mencatat peningkatan 74% dalam lalu lintas udara bila dibandingkan dengan 2012," ujar Mizzi, Rabu (13/11/2019)

Lebih lanjut, Mizzi mengusulkan pentingnya koordinasi yang lebih besar antar badan pengawas lalu lintas udara dalam upaya mengatasi masalah perubahan iklim. Selain itu, maskapai harus beralih ke pesawat modern dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan guna mengurangi tingkat emisi.

Menurut mizzi dua langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat emisi tanpa perlu mengenakan pajak. Mizzi juga menjabarkan tentang sejumlah tindakan yang diadopsi oleh Pemerintah Malta guna menciptakan perjalanan ramah iklim.

Salah satunya, saat ini Air Malta – maskapai nasional Malta – tengah menjalani program penggantian armada. Program penggantian tersebut ditujukan untuk mengganti pesawat Airbus A320-nya dengan neos A320 untuk meminimalisasi pesawat yang berpolusi.

Mizzi menambahkan langkah tersebut terkait dengan vitalnya sektor penerbangan di negara kepulauan seperti Malta. Pasalnya, negara seperti Malta sangat bergantung pada konektivitas udara. Untuk itu, penerapan kebijakan lingkungan harus dipastikan tidak mengganggu sektor lain.

“Malta perlu memastikan keberlanjutan sektor maskapai agar tidak menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Malta,” kata Mizzi, seperti dilansir maltatoday.com.mt.

Dengan SunX – anak perusahaan Panasonic –, sambung Mizzi, Malta bekerja dengan pemangku kepentingan utama dalam industri pariwisata dan perjalanan untuk mengusulkan dan mengimplementasikan inisiatif baru guna mengatasi perubahan iklim

Mizzi menyebut kementeriannya dan SunX tengah mengerjakan repositori dinamis yang diaktifkan teknologi blockchain. Teknologi ini membuat perusahaan global dan organisasi lokal akan dapat mengukur jejak karbon perjalanan mereka.

Pernyataan Mizzi ini berhubungan dengan adanya wacana pengenaan pajak penerbangan untuk seluruh UE. Wacana itu disampaikan dalam sebuah Proposal Pajak Karbon Penerbangan yang diusulkan oleh 9 negara UE, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Italia, Belgia, Luksemburg, Denmark, dan Bulgaria. (kaw)