Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Istana Ungkap Dekarbonisasi Beri Manfaat Ekonomi Rp 7.000 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Istana Ungkap Dekarbonisasi Beri Manfaat Ekonomi Rp 7.000 Triliun

Pemandangan kolam penampungan cairan limbah gas metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kawatuna di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/1/2024). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.v

JAKARTA, DDTCNews - Dekarbonisasi atau pelaksanaan pembangunan rendah karbon diyakini mendukung pembukaan lapangan kerja baru.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerukan kepada semua pihak untuk memiliki kesadaran dalam menekan emisi karbon dalam menjalankan pembangunan agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dekarbonisasi adalah peluang bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru," kata Moeldoko saat menerima audiensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Expert Indonesia (ACEXI), Senin (5/2/2024).

Baca Juga: Negara Ini Siap Pungut Pajak Karbon pada Sektor Pertanian Mulai 2030

Moeldoko lantas mengutip laporan World Bank berjudul Indonesia’s Low-Carbon Developmen Pathway yang terbit pada 2022 lalu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dekarbonisasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai Rp7.000 triliun bagi Indonesia pada 2060.

Manfaat ekonomi tersebut mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan biaya kesehatan. Bank Dunia juga menyatakan dekarbonisasi di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 11 juta pada 2060.

Moeldoko mengakui tidak mudah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dekarbonisasi karena cakupannya sangat luas.

Baca Juga: Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

Untuk itu, sambung dia, ACEXI sebagai organisasi yang menaungi para ahli emisi karbon diharapkan bisa menjadi mitra strategis sekaligus jembatan bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, terutama bagi para pelaku ekonomi agar terlibat langsung dalam proses dekarbonisasi di Indonesia.

"Sebaiknya upaya yang akan dilakukan dituangkan dalam suatu rencana kerja yang membumi dan dapat diimplementasikan dalam jangka pendek. Jangan seperti mengecat langit," pesan Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menegaskan kebijakan dan orientasi pembangunan Indonesia berpijak pada ekonomi hijau atau green economy. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, hingga percepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Baca Juga: Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

"Presiden juga mengamanatkan untuk memaksimalkan potensi kredit karbon di Indonesia. KSP juga bergerak soal ini, kita bentuk Tim Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum ACEXI, Lastyo Lukito, menyatakan pihaknya telah menginisiasi gerakan dekarbonisasi. Melalui gerakan tersebut, jelas dia, diharapkan bisa mendorong masyarakat semakin menyadari akan pentingnya transisi ekonomi hijau.

"Salah satu yang kita siapkan, kita sudah bangun training sertifkasi dan lainnya," ucap Lastyo.

Baca Juga: Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : lingkungan, dekarbonisasi, emisi karbon, pajak karbon, lapangan kerja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 Februari 2024 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Filipina Usulkan Keringanan Pajak untuk Sepeda Motor Listrik

Jum'at, 02 Februari 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Optimalkan Pasokan Energi, RI Perlu Tingkatkan Kolaborasi Global

Senin, 29 Januari 2024 | 13:51 WIB
PAJAK KARBON

Tertunda Terus, Pemerintah Diimbau Segera Terapkan Pajak Karbon

Senin, 22 Januari 2024 | 10:52 WIB
PEMILU 2024

Thomas Lembong Sebut Pajak Karbon Bisa Ciptakan Keadilan

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama