Negara-Negara Afrika Dukung Pembentukan UN Tax Convention

"Negara-negara perlu bekerja sama mengeliminasi pengelakan pajak, BEPS, dan memastikan setiap wajib pajak membayar pajak di lokasi kegiatan ekonomi terjadi dan nilai diciptakan sesuai dengan hukum dan kebijakan domestik serta internasional," sebut Nigeria, dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Guna mendukung pembentukan UN Tax Convention, Nigeria mengusulkan pembentukan komite ad hoc di bawah naungan PBB. Komite ini bertugas menyiapkan terms of reference untuk negosiasi UN Tax Convention.

Sekretariat Jenderal PBB juga diminta untuk menyiapkan laporan-laporan terkait dengan instrumen hukum internasional mengenai kerja perpajakan internasional seperti P3B, perjanjian pertukaran informasi perpajakan, dan lain sebagainya.

Nanti, laporan dari Sekretariat Jenderal PBB akan dijadikan bahan pembahasan para perwakilan dari negara-negara anggota komite ad hoc. Komite tersebut juga perlu menyampaikan progres perihal UN Tax Convention dalam pertemuan UN General Assembly pada September tahun depan.

Sekjen PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memberikan sinyal untuk mendukung pembentukan UN Tax Convention.

Dia memandang UN Tax Convention diperlukan untuk memfasilitasi kerja sama antaryurisdiksi. Suatu badan khusus perlu didirikan guna menyelesaikan masalah pengelakan pajak dan aliran dana gelap yang menggerogoti potensi pajak bagi negara berkembang.

"Diperlukan kepemimpinan politik guna menciptakan sistem hukum, norma, dan standar yang berlaku secara universal serta konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB," tulis Guterres dalam laporan Setjen PBB bertajuk International Coordination and Cooperation to Combat Illicit Financial Flows. (rig)