NJOP Disesuaikan, Tagihan PBB Melonjak 43%

“Penyesuaian itu juga dilakukan agar tindakan penguasaan, pemilikan dan penggarapan atas bumi dan bangunan bisa dilakukan sebijaksana mungkin dan bertanggungawab atas produktifitas penggunaan lahan, sehingga NJOP tidak bernilai rendah bahkan seakan-akan tidak ada harganya sama sekali,” ujarnya di Aula Setda Kabupaten Pangandaran, Rabu (4/4).

Hendar berharap semoga momentum ini bisa dijadikan momentum untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesadaran membayar PBB-P2, khususnya demi terwujudnya percepatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Adapun, dia menyebutkan SPPT PBB-P2 yang telah terbit di Kabupaten Pangandaran sebanyak 455.481 senilai Rp16,71 miliar. Rinciannya, 29.303 SPPT PBB Perkotaan senilai Rp3,49 miliar, serta 427.900 SPPT PBB Pedesaan senilai Rp13,21 miliar.

“Sejak tahun 2003, NJOP belum pernah disesuaikan, maka hal ini wajar dilakukan. Lalu didapati ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2018 meningkat signifikan menjadi Rp16,71 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp9,47 miliar atau sekitar 43%,” tuturnya seperti dilansir wartapriangan.com.

Pada tahun pajak 2017, nilai ketetapan PBB-P2 sekitar Rp9,47 miliar berasal dari 29.312 SPPT PBB Perkotaan senilai Rp2,13 miliar dan 426.169 SPPT PBB Pedesaan senilai Rp7,33 miliar, sehingga jumlah SPPT PBB-P2 sebanyak 455.481.

Di samping itu, langkah tersebut juga akan berpengaruh secara signifikan bagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran. Pengaruh positif ini diharapkan menjadi stimulus pembangunan yang lebih baik dan berkualitas dibanding beberapa tahun sebelumnya. (Amu)