OECD Dorong Setiap Yurisdiksi Lakukan Reformasi Insentif Pajak

"Kegagalan atau terlambat dalam mereformasi insentif pajak bisa berakibat hilangnya penerimaan pajak karena adanya pengenaan top up tax oleh yurisdiksi lain," sebut OECD dalam laporan bertajuk Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

OECD menjelaskan ketentuan insentif pajak perlu ditinjau ulang secara hati-hati mengingat kebijakan pajak minimum global berpotensi menimbulkan implikasi pajak yang berbeda-beda bagi setiap perusahaan.

OECD menyebut insentif pajak masih bisa diberikan kepada perusahaan yang tidak tercakup dalam Pilar 2, yaitu perusahaan domestik atau perusahaan multinasional dengan pendapatan di bawah EUR750 juta.

Organisasi yang bermarkas di Paris, Prancis tersebut juga memandang insentif pajak yang diberikan secara spesifik atas penghasilan-penghasilan tertentu atau biaya-biaya tertentu cenderung tidak bakal terdampak oleh pajak minimum global.

Selanjutnya, income-based tax incentive dinilai akan terkena dampak signifikan akibat hadirnya pajak minimum global. Untuk itu, lanjut OECD, yurisdiksi perlu lebih banyak memberikan expenditure-based tax incentive.

Sebagai informasi, income-based tax incentive adalah insentif pajak yang diberikan atas penghasilan dari suatu investasi. Contoh dari insentif pajak tersebut adalah tax holiday.

Sementara itu, expenditure-based tax incentives adalah insentif pajak yang diberikan berdasarkan pengeluaran perusahaan. Contoh insentif pajak jenis tersebut adalah tax allowance dan investment allowance.

Kemudian, insentif pajak yang bertujuan untuk mempercepat pengakuan atas biaya seperti insentif penyusutan dipercepat atas aktiva berwujud tidak akan terdampak oleh pajak minimum global.

Sejalan dengan itu, OECD juga mendorong yurisdiksi untuk segera menerapkan pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) guna menjaga basis penerimaan pajak.

Melalui QDMTT, suatu yurisdiksi dapat langsung mengenakan pajak atas penghasilan-penghasilan yang kurang dipajaki sebelum yurisdiksi lain mengenakan top up tax terhadap penghasilan tersebut.

OECD menjamin pengenaan QDMTT tidak akan mengurangi daya saing suatu negara mengingat penghasilan yang kurang dipajaki akan dikenai top-up tax oleh negara lain. (rig)