OECD Susun Database Kebijakan Insentif Pajak di 36 Negara Berkembang

"Database ini berfokus pada PPh badan yang diterapkan melalui legislasi yang ditetapkan pada level nasional," tulis OECD pada working paper tersebut, dikutip Jumat (25/2/2022).

Dari 36 negara yang disurvei, OECD mencatat 67% di antaranya setidaknya memiliki satu insentif yang memberikan fasilitas pembebasan PPh badan dalam periode tertentu.

Kemudian, terdapat 25% yang memberikan fasilitas pembebasan pajak secara permanen pada sektor tertentu, lokasi tertentu, atau sumber penghasilan tertentu seperti penghasilan dari ekspor.

Mayoritas pembebasan pajak yang diberikan dalam jangka waktu tertentu diberlakukan di dalam dan di luar kawasan ekonomi khusus (KEK). Namun, insentif pembebasan pajak di dalam KEK cenderung lebih panjang masa berlakunya ketimbang di luar KEK.

OECD juga mencatat 64% dari negara yang disurvei setidaknya memiliki satu insentif pengurangan pajak (tax allowance). Pengurangan pajak diberikan berdasarkan belanja modal (capital expenditures) atau belanja lainnya seperti untuk kegiatan vokasi dan lain-lain.

Berbeda dengan pembebasan pajak, insentif pengurangan pajak lebih banyak diberikan di luar KEK. Tercatat hanya 21% dari negara yang disurvei yang memberikan insentif pengurangan pajak di dalam KEK.

Pada kebanyakan negara, insentif pajak diberikan ke hampir seluruh sektor perekonomian khususnya industri dan pertanian. Dengan demikian, mayoritas sektor perekonomian berpotensi mendapatkan manfaat dari insentif yang ditawarkan.

Hanya sedikit negara yang memberikan insentif pajak secara khusus pada sektor tertentu. Bila insentif diberikan secara terbatas pada sektor tertentu, biasanya insentif diberikan untuk meningkatkan ekspor dari sektor yang dianggap penting. (rig)