Otoritas Ini Korek Potensi Pajak Kripto, Surat Tagihan Naik Drastis

“Pada 2019, kami diberikan izin oleh dewan pajak untuk mengakses informasi wajib pajak dari 3 platform perdagangan aset kripto,” sebut Skat seperti dikutip dari Tax Notes International, Kamis (23/3/2023).

Menjelang akhir tahun 2022, izin tersebut diperbarui. Wewenang Skat bahkan diperluas, yaitu dapat mengakses transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rentang waktu 2019-2021 di platform tersebut.

“Platform penyedia transaksi perdagangan aset kripto diharuskan untuk memberikan informasi seperti nama, alamat, NIK, dan kemungkinan seseorang atau badan tersebut melakukan transaksi jual beli saham,” jelas Skat.

Meskipun Skat gencar melakukan penagihan pajak melalui pemberitahuan surat tagihan pajak, banyak wajib pajak yang masih kesulitan memahami ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi jual-beli aset kripto.

Sementara itu, Menteri perpajakan Denmark Jeppe Bruus Christensen menyebut masih banyak wajib pajak yang salah dalam melaporkan pajaknya terkait dengan aset kripto. Hal ini dikarenakan regulasi perpajakan aset kripto masih sulit dipahami.

Selain dari aspek regulasi, aspek administratif pelaporan pajak juga menjadi isu. Penghitungan secara otomatis yang dilakukan oleh platform pelaporan pajak bisa saja salah dalam menghitung untung-rugi dari perdagangan dan investasi aset kripto.

“Kami akan terus mengawasi. Dewan pajak masih meninjau aturan terkait. Jika sudah selesai dan memberikan laporan tinjauan, kami akan menganalisis, apakah bisa diterapkan regulasi yang lebih mudah atau tidak,” kata Christensen. (sabian/rig)