Otoritas Ini Minta Industri Dikecualikan dari Pajak Minimum Global

"Perusahaan ini tidak boleh dikenakan pajak minimum global," bunyi pernyataan kementerian, dikutip pada Minggu (27/8/2023).

Kementerian menjelaskan insentif yang diusulkan, termasuk pengurangan tarif PPh badan, bertujuan agar sektor industri makin kompetitif.

Pemerintah sebelumnya menargetkan RUU yang diperlukan untuk implementasi pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dapat rampung tahun ini.

RUU itu diharapkan dapat segera disetujui Majelis Nasional sehingga pajak minimum global dapat berlaku mulai 1 Januari 2024.

Kesepakatan Pilar 2 akan akan diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Pada Pilar 2, negara-negara Inclusive Framework telah menyepakati pajak minimum global sebesar 15%.

Mengingat Pilar 2 merupakan common approach maka setiap yurisdiksi perlu mengadopsi rezim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multilateral instrument (MLI) dan sejenisnya.

Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas.

Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR). Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta.

Subsidi Suku Bunga Kredit

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pemberian subsidi suku bunga kredit sebesar 3% sehingga perusahaan pemasok suku cadang dan bahan baku mampu berpartisipasi dalam rantai pasokan perusahaan multinasional.

Usulan insentif juga mencakup promosi investasi, pelatihan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, penerapan teknologi, renovasi dan transfer, serta dukungan kredit.

Pemerintah juga telah menjadikan sektor-sektor industri tertentu sebagai prioritas di antaranya garmen dan tekstil, alas kaki, elektronik, produksi dan perakitan mobil, serta teknik mesin.

Apabila disetujui, berbagai insentif tersebut akan diberikan kepada sekitar 5.000 perusahaan yang beroperasi di industri pemasok suku cadang dan bahan baku.

Sementara itu, Wakil Direktur pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Phạm Tuan Anh menyebut kementerian terus berupaya menarik investasi pada industri pendukung sektor prioritas. Harapannya, barang yang diproduksi dapat meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri.

Seperti dilansir vietnamnews.vn, data Asosiasi Industri Pendukung Vietnam menunjukkan TKDN Vietnam masih tergolong rendah, yakni sekitar 5%-20% untuk industri manufaktur mobil, 5%-10% untuk elektronik, 30% untuk alas kaki, 30% untuk garmen, serta 1%-2% untuk industri teknologi tinggi pada 2022. (rig)