Otoritas Ini Siap Berlakukan Pajak Capital Gain Mulai 2024

"Kami siap menerapkan pajak ini sekarang. Banyak yang bertanya apakah pajak ini menyebabkan sektor real estat stagnan atau tidak? Saya kira stagnasi itu bukan disebabkan pajak," katanya, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Kong menuturkan otoritas mulai mempelajari pajak capital gain sejak 5 tahun lalu. Dalam hal ini, pemerintah juga membandingkan penerapan pajak capital gain di sejumlah negara.

Pemerintah akan mengenakan pajak capital gain dengan tarif sebesar 20% dari jumlah keuntungan yang direalisasikan, tergantung pemotongan tertentu. Angka ini lebih kecil dari tarif yang dikenakan di Prancis dan Australia, yakni 40% hingga 50%.

Dia menilai kebijakan pajak capital gain tidak akan berdampak pada sektor real estat. Menurutnya, pengenaan pajak ini justru akan lebih mencerminkan keadilan.

"Jika masyarakat menjual properti lebih rendah dari harga beli, maka buatlah dokumen yang jelas yang menunjukkan bahwa penjualan tersebut tidak menguntungkan sehingga tidak perlu membayar pajak," ujar Kong seperti dilansir phnompenhpost.com.

Pengenaan pajak capital gain telah termuat dalam Prakas No 346 yang diterbitkan Kementerian Perekonomian dan Keuangan pada 1 April 2020. GDT juga telah merilis pedoman pelaksanaan sebagai aturan turunan Prakas, untuk memungut pajak capital gain tersebut.

Berdasarkan Prakas tersebut, pajak capital gain akan dikenakan atas penjualan properti tertentu seperti tanah, bangunan, saham, lisensi, paten, obligasi, sampai dengan mata uang dengan tarif sebesar 20%.

Meski demikian, pajak ini dikecualikan untuk penjualan dan pengalihan lahan pertanian yang dimiliki atau ditempati petani, yang aktif bercocok tanam, dan bertempat tinggal di lahan pertanian tersebut. (rig)