Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Mulai Melirik Pajak Properti, Aset Kripto Masuk

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Mulai Melirik Pajak Properti, Aset Kripto Masuk

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews - Pemerintah Estonia punya potensi besar untuk meningkatkan penerimaan khususnya dari pungutan pajak atas kepemilikan properti.

Lembaga Riigikogu Foresight Center merilis laporan yang menyebutkan masih kecilnya porsi pajak properti Estonia dibandingkan negara lain di kawasan Uni Eropa. Saat ini pajak properti di Estonia hanya sekitar 0,2% terhadap PDB. Sementara itu, rata-rata Uni Eropa mencapai 1% dari PDB.

"Sistem pajak Estonia sebagian besar didasarkan pada pajak tenaga kerja dan konsumsi. Sementara pajak properti hanya memainkan peran kecil dalam mendanai belanja sosial," Kata Kepala Riigikogu Magnus Piirits dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Dia menuturkan tarif pajak properti yang naik setara rata-rata negara Anggota Uni Eropa akan membawa tambahan penerimaan sekitar €500 juta. Jumlahnya bakal makin besar jika pemerintah mengikuti jejak Prancis dengan kontribusi pajak properti mencapai 4% terhadap PDB.

Menurutnya, kenaikan pajak properti tidak hanya sebatas pada kepemilikan atas tanah dan bangunan. Pungutan juga berlaku pada kepemilikan aset keuangan dan hadiah yang masuk cakupan pajak properti di Uni Eropa.

Laporan Riigikogu menyarankan pemerintah segera menggeser sumber utama penerimaan untuk menghadapi tantangan demografi yang makin menua. Penerimaan pajak dari tenaga kerja dan konsumsi diyakini menjadi kurang efektif di masa depan.

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

"Populasi yang makin menua, perkembangan digital, dan bentuk pekerjaan baru akan membuat pajak tenaga kerja kurang efektif di masa depan. Perlu jalan baru untuk menutup biaya belanja pemerintah," terangnya.

Piirits menambahkan perkembangan digital menambah cakupan pajak properti berupa aset keuangan. Salah satunya adalah kemunculan uang digital atau cryptocurrency. Oleh karena itu, banyak negara menyasar pajak berbasis properti fisik dan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

"Semua ini menciptakan lahan subur untuk peningkatan penggunaan pajak properti. Pada sisi lain kami melihat munculnya kelas properti baru seperti cryptocurrency menimbulkan tantangan dalam menghitung nilainya," imbuhnya seperti dilansir news.err.ee. (sap)

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak properti, pajak kripto, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pegawai Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Cara Cek Bukti Potongnya?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB
KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sumbangan Dana Abadi Perguruan Tinggi Diusulkan Jadi Pengurang Pajak

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?