Pacu Geliat Ekonomi, Beberapa Undang-Undang Perpajakan Direvisi

“Beberapa ketentuan UU Pajak Penghasilan, UU PPN, Pajak Produksi dan Jasa, dan UU Pajak Mobil Baru Federal diubah, ditambahkan dan dicabut dari Kode Fiskal Federasi dan peraturan lainnya,” bunyi pertimbangan dekret dikutip dari Dof, Rabu (17/11/2021).

Pemerintah Meksiko memerinci isi dekret atau amendemen undang-undang pajak tersebut. Pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan tidak dapat mengubah statusnya sebagai residen pajak Meksiko selama lima tahun sejak ditetapkan, kecuali dapat dibuktikan wajib pajak bersangkutan menjadi residen pajak atas penghasilan di negara lain.

Kedua, wajib pajak asing yang perusahaannya beroperasi di Meksiko harus mematuhi ketentuan transfer pricing. Selanjutnya atas perolehan dividen tersebut, wajib pajak asing akan dikenai pajak 35% atas keuntungannya.

Ketiga, bagi perusahaan yang selama ini memperoleh fasilitas bebas pajak dan hendak melakukan pengalihan kepemilikan saham, merger, spin-off, dan restrukturisasi harus melaporkan operasi atau transaksinya yang relevan ke otoritas pajak.

Laporan tersebut meliputi domisili pemegang saham yang baru dan informasi lain yang dibutuhkan. Pemerintah bahkan dapat melakukan pemeriksaan apabila restrukturisasi perusahaan bukan dalam rangka tujuan bisnis yang sah secara hukum di Meksiko.

Keempat, kewajiban pelaporan perusahaan asing yang dikendalikan (controlled foreign company) beroperasi di Meksiko. Pelaporan ini meliputi kepatuhan dan pembayaran pajaknya.

Kelima, terhadap tindakan yang tidak dikenakan PPN di luar negeri maka tidak dapat mengeklaim kredit pajak masukan atas perolehan barang, jasa, impor di Meksiko. Kebijakan pajak melalui dekret tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. (rizki/rig)