Pajak atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan penerbangan dalam negeri, berikut akan dibahas mengenai subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercmakantum dalam Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. Perjanjian carter meliputi semua bentuk carter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang (space carter).

Sementara yang menjadi objek pajak yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif Pajak

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final.

Pembayaran pajak penghasilan yang dimaksud merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran PPh Pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh ini pencarter wajib:

1. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
2. Menyetor PPh yang terutang ke bank presepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nlai pengganti, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.