Pajak Digital, DJP: Indonesia Terus Dorong Agar Ada Kesepakatan Global

“Narasumber dalam diskusi ini telah memberikan banyak pemaparan mengenai isu terkait dengan pajak internasional, terutama pajak digital. Sampai saat ini, pemerintah bersama dunia internasional terus berupaya mencari solusi dalam konteks konsensus global yang dimotori OECD,” ungkapnya, Jumat (30/10/2020)

OECD/G20 Inclusive framework on BEPS, sambung Hestu, terus bekerja keras untuk mencapai konsensus global. Menurutnya, apabila melihat lanskap perpajakan internasional dari 1980-an, OECD selalu berperan dan berhasil menelurkan kesepakatan global.

Untuk itu, dia optimistis formulasi pajak digital pasti dapat mencapai kesepakatan. Hestu menuturkan meski target tercapainya konsensus global mundur dari akhir 2020 menjadi pertengahan 2021, pemerintah akan terus mendorong agar konsensus global pajak digital benar-benar dapat tercapai.

“Kendati unified approach pilar pertama dan pilar kedua masih banyak PR (pekerjaan rumah), rumit, dan tidak mudah, tetapi kita harus tetap optimistis. Indonesia sebagai negara yang sangat berkepentingan atas pemajakan ekonomi digital akan terus mendorong dan berusaha agar terjadi kesepakatan global,” ujar Hestu.

Dalam kesempatan itu, Hestu juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang selalu mendukung DJP. Hestu menyebut KAPj IAI selama ini selalu berkolaborasi dengan baik bersama DJP dalam membahas serta mengkaji topik terkait dengan pajak.

Adapun acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Kepala Seksi Pertukaran Informasi I Direktorat Perpajakan Internasional DJP Arnaldo Purba. (kaw)