Pajak Minimum Domestik Bakal Beri Manfaat Besar bagi Negara Berkembang

"Normalnya, income inclusion rule (IIR) memberikan hak pemajakan tempat UPE berlokasi dan undertaxed payment rule (UTPR) hanya berperan sebagai backstop. Keduanya tidak menambah hak pemajakan negara berkembang," katanya, dikutip pada Selasa (21/2/2023).

Dalam acara Tax and Development Days 2023 yang digelar oleh OECD, Corrick menjelaskan bahwa kehadiran QDMTT bakal mengatasi ketimpangan hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili.

Guna mendukung penerapan QDMTT oleh negara-negara Afrika, lanjutnya, ATAF telah merilis panduan penerapan QDMTT pada akhir 2022 berjudul Suggested Approach for a Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Corrick mengatakan pajak minimum dalam panduan tersebut telah didesain sejalan dengan IIR. "Bila negara-negara Afrika sudah menerapkan pajak domestik, kami harap pajak tersebut adalah QDMTT dan sejalan dengan ketentuan GloBE," ujarnya.

Sebagai catatan, OECD telah menerbitkan petunjuk implementasi QDMTT dalam Administrative Guidance on the GloBE Model Rules yang baru saja diterbitkan pada awal bulan ini.

Merujuk pada dokumen tersebut, pajak minimum domestik harus didesain semirip mungkin dengan ketentuan GloBE. Jika tidak, pajak minimum tersebut tidak dianggap sebagai QDMTT.

Agar dapat dipersamakan dengan QDMTT, pajak minimum domestik yang diberlakukan oleh suatu yurisdiksi akan dianalisis terlebih dahulu melalui skema peer review oleh negara-negara anggota Inclusive Framework.

Corrick menuturkan ATAF akan memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika sehingga pajak minimum domestik yang dirancang dapat sejalan dengan ketentuan GloBE.

"Kami akan membantu anggota kami untuk memastikan menerapkan QDMTT. Menurut kami, QDMTT akan memberikan tambahan penerimaan terbesar bila dibandingkan dengan ketentuan lain dalam solusi 2 pilar," tuturnya. (rig)