Pajak sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Negara, Apa Landasannya?
HAMPIR sebesar 85% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Dosen Ilmu Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, Tjip Ismail, menyatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada penerimaan pajak yang pada prinsipnya berasal dari masyarakat. Lantas, seberapa besar kewenangan negara untuk memungut pajak?
“Kalau dahulu, ketika Indonesia menganut sistem official-assessment, maka definisinya pajak ialah iuran yang dipaksakan,” Ujar Tjip. Saat ini, Indonesia mengalami pergeseran pendekatan pemungutan pajak menjadi sistem self-assessment.
Dalam pendekatan ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk memperhitungkan pajak terutangnya serta melaporkan pembayaran pajak secara mandiri. Tjip menilai, pajak hanya menjadi salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan negara.
Tjip juga menjelaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengenakan pajak termaktub pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. “Saat ini, dasar pemungutan pajak Indonesia sendiri juga sudah mengalami perubahan paradigma yang disebabkan oleh amandemen UUD 1945,” Imbuh Tjip kepada DDTC Podtax.
Ingin tahu apa perubahan dasar pemungutan pajak di Indonesia? Yuk simak obrolan lengkap dari DDTC PodTax melalui Youtube atau Spotify!
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Subsidi Obat, Biden Usulkan Kenaikan Tarif 'Pajak' Jaminan Kesehatan
Apa Maksud 'Orang Saling Berhubungan' dalam Penetapan Nilai Pabean?
PMK Baru! Ekspor Sawit Masih Bebas Pungutan Sampai 31 Desember
Wah! Asosiasi Pusat Kebugaran Usul Iuran Gym Jadi Pengurang Pajak
berita pilihan
Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun
Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini
Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini
Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi
Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini
Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T
Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya
Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun
