Pembelian BKC di Toko Bebas Bea Dalam Kota Harus Pakai Kartu Kendali

“Kartu kendali adalah alat kontrol pembelian BKC di TBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada orang tertentu,” bunyi Pasal 1 angka 21 PER-01/BC/2018, dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Orang tertentu yang dimaksud mengacu pada orang yang diperkenankan membeli barang di TBB dalam kota. Orang tertentu tersebut mencakup 3 pihak. Pertama, anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik.

Kedua, pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya. Ketiga, orang yang akan keluar dari daerah pabean. Ketiga pihak tersebut dapat membeli barang di TBB dalam kota dengan mendapatkan fasilitas perpajakan.

Fasilitas tersebut meliputi pembebasan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM. Nah, untuk anggota korps diplomatik dan pejabat/ tenaga ahli badan internasional di Indonesia dapat membeli BKC di TBB sepanjang memiliki kartu kendali.

Kartu kendali tersebut menjadi alat untuk mengawasi pemberian fasilitas TBB karena pembebasan BKC diberikan secara terbatas. Untuk anggota korps diplomatik, batasan pembelian BKC yang dibebaskan dari cukai diberikan sesuai dengan asas timbal balik yang ditetapkan instansi terkait.

Sementara itu, pejabat/tenaga ahli badan internasional yang memperoleh kekebalan diplomatik pembelian dibatasi berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait.

Pemerintah juga membatasi jumlah pembelian BKC yang dapat diberikan pembebasan cukai tersebut. Pertama, paling banyak 10 liter minuman mengandung etil alkohol per orang dewasa per bulan. Dan/atau kedua, 300 batang sigaret atau 100 batang cerutu atau 500 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

Untuk mendapat kartu kendali, anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli badan internasional harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kanwil atau Kantor Pelayanan Umum (KPU).

Apabila permohonan disetujui, kepala Kanwil atau KPU akan menerbitkan kartu kendali. Kartu kendali ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jangka waktu kartu kendali tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Adapun sejak diterbitkannya PMK 204/2017 dan Perdirjen Bea dan Cukai PER-01/BC/2018, kartu kendali yang mulanya menggunakan formulir kertas mulai diubah menjadi kartu kendali elektronik. Kartu kendali elektronik memiliki persamaan dengan kartu elektronik pembayaran kredit lainnya.

Hal yang membedakan adalah limit yang digunakan dalam kartu kendali elektronik bukan mata uang, melainkan satuan kuantitas barang yang mendapat fasilitas perpajakan. Misalnya liter, batang, atau lembar. (sap)