Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pembinaan Hakim dan Panitera, Pengadilan Pajak Bahas Transfer Pricing

A+
A-
2
A+
A-
2
Pembinaan Hakim dan Panitera, Pengadilan Pajak Bahas Transfer Pricing

FGD dengan topik pembahasan seputar transfer pricing dan international tax updates.  Senior Advisor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Melinda Brown sebagai narasumber. (foto: Sekretariat Pengadilan Pajak)

JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Pajak melakukan pembinaan hakim dan panitera dengan topik tentang transfer pricing serta perkembangan terkini pajak internasional.

Acara yang digelar di aula lantai 6 Gedung F Sekretariat Pengadilan Pajak ini menghadirkan Senior Advisor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Melinda Brown sebagai narasumber. Hakim Pengadilan Pajak Aji Witono hadir sebagai moderator.

“Pengadilan Pajak kembali menyelenggarakan pembinaan hakim dan panitera dalam bentuk focused group discussion dengan topik pembahasan seputar transfer pricing dan international tax updates,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam laman resminya, dikutip pada Senin (24/7/2023).

Baca Juga: Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Kegiatan pembinaan yang berlangsung pada 21 Juli 2023 tersebut terselenggara secara hybrid, yakni tatap muka langsung dan aplikasi Zoom. Jajaran hakim dan panitera serta para pegawai di lingkungan Pengadilan Pajak turut menghadiri acara tersebut.

Sebagai informasi, terkait dengan transfer pricing, OECD mempunyai pedoman (guidelines). Tinjauan rezim transfer pricing di sejumlah negara, termasuk Indonesia, serta kaitannya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines juga dibahas dalam edisi ketujuh dari buku Transfer Pricing Law Review.

Steve Edge dan Dominic Robertson, editor buku tersebut, mengatakan selain Brazil, semua negara yang tercakup dalam tinjauan sudah menerapkan arm’s-length standard dan mematuhi, setidaknya sampai batas tertentu, sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines.

Baca Juga: Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Namun, masih ada perbedaan signifikan, baik dalam interpretasi negara terhadap arm’s-length standard (seperti metode penetapan harga yang lebih disukai) maupun dalam administrasi aturan (seperti persyaratan dokumentasi yang diberlakukan).

Steve dan Dominic mengatakan adanya kepentingan ekonomi membuat aturan transfer pricing sebagai prioritas utama dalam agenda pajak perusahaan (lebih luas lagi menyangkut agenda politik) selama bertahun-tahun ke depan. Aturan akan terus berkembang pesat.

Mengutip buku terbitan DDTC berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional edisi kedua volume I, dalam perspektif pajak, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengadilan pajak, sekretariat pengadilan pajak, hakim, panitera, transfer pricing, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB
KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Senin, 27 Mei 2024 | 20:46 WIB
LEMBAGA PERADILAN

Begini Kata Kemenkeu Soal Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA

Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya