Pemerintah Bangun SPAM Jatiluhur Rp1,7 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

"Masih ada 15% masyarakat kita yang belum mendapatkan layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan," katanya dalam penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur, Jumat (19/2/2021).

Sri Mulyani menyebutkan data Badan Pusat Statistik mencatat persentase akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada 2017 hanya 65,28%. Seiring dengan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, akses layanan sudah menyentuh 84,19% pada 2019.

Dia menilai pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi menjadi salah satu proyek yang dapat berdampak besar pada perbaikan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan proyeknya tidak pernah memperhitungkan keuntungan dari sisi ekonomi.

Saat ini, makin banyak proyek air bersih dan sanitasi yang melibatkan swasta, seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek dengan skema KPBU saat ini juga menunjukkan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya selalu terjaga.

"Maka saya terus mendorong Pak Basuki [Menteri PUPR] dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan dan aksesibilitas air bersih serta sanitasi. Ini harus menjadi prioritas bahkan pada situasi pandemi seperti ini," ujar Sri Mulyani.

Hari ini, pemerintah menandatangani perjanjian KPBU untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I menggunakan. Proyek itu akan menyediakan air minum curah sebanyak 4.750 liter per detik untuk empat wilayah, yakni Provinsi DKI Jakarta 4.000 liter per detik, Kota Bekasi 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik.

Total investasi proyek KPBU itu mencapai Rp1,7 triliun dengan masa kerja sama 30 tahun. Pada 2,5 tahun pertama merupakan masa konstruksi dan 27,5 tahun sisanya masa operasi. Konstruksi dimulai Agustus 2021, dan rampung pada Februari 2024. (rig)