Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Loyonya kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) membuat pemerintah mulai berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak atas konsumsi tersebut. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (22/2/2019).

Hingga Januari jumlah setoran PPN mencapai Rp29,3 triliun. Angka ini terkontraksi sekitar 9,2% dari capaian tahun lalu yang senilai Rp32,2 triliun. Selain itu, pada 2018, VAT efficiency ratio hanya 0,36. Hal ini menunjukkan penerimaan PPN hanya mencapai 36% dari potensi yang dihitung berdasarkan PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan upaya pengamanan penerimaan PPN memang cukup menantang tahun ini karena ada fasilitas restitusi dipercepat. Oleh karena itu, otoritas tidak hanya akan mengandalkan perkembangan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

“Peningkatan kepatuhan juga penting. Ini yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti seretnya setoran pajak dari sektor manufaktur. Hal ini diklaim oleh otoritas karena adanya restitusi PPN yang melonjak naik 40,66% atau senilai Rp16,4 triliun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem
  • Perlu Terobosan Administrasi

Ketua Komite Pengawas Perpajakan Gunadi mengatakan penerimaan PPN sangat berhubungan kuat dengan transaksi dan kegiatan ekonomi. Namun, selama ini, pemungutan PPN tidak maksimal karena ada permasalahan dari sisi administrasi, terutama terkait aplikasi faktur pajak.

“Jadi untuk memastikan restitusi misalnya benar atau tidak, harus dibuat sistem mengenai pajak masukan dan pajak keluarannya,” tuturnya.

  • Pengaruh Impor

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan kinerja PPN awal tahun yang tidak sekencang tahun sebelumnya juga dipengaruhi mulai rendahnya impor. PPN impor selama ini berkontribusi sekitar sepertiga dari total PPN. Namun, hal tersebut masih perlu tinjauan lebih lanjut, apakah murni pengaruh dari aktivitas ekonomi, policy gap, atau administration gap.

Baca Juga: Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya
  • Fokus Reformasi Pajak

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan pemungutan PPN yang ideal sebesar 4% PBD. Hal ini akan menjadi salah satu fokus reformasi pajak yang dijalankan oleh otoritas.

  • Tingginya Restitusi Tekan Penerimaan Manufaktur

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan secara sektoral, sektor manufaktur memiliki pertumbuhan yang tidak menggembirakan. Hal ini dikarenakan ada peningkatan restitusi akibat kebijakan restitusi dipercepat. Industri sawit menjadi sektor terbesar yang mengajukan restitusi.

  • Dunia Usaha Nyaman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan restitusi dipercepat menjadi upaya pemerintah agar pelaku usaha nyaman. Dengan demikian, tidak ada gangguan dari sisi cashflow untuk mengembangkan usahanya.

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

“Fasilitas restitusi yang kami lakukan di bidang pajak untuk membuat dunia usaha semakin nyaman,” tuturnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Tarif PPN Naik Jadi 11% sejak April 2022, Begini Evaluasi World Bank

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:00 WIB
PMK 7/2024

Diskon PPN Rumah DTP Turun Jadi 50 Persen, Berlaku Mulai Juli 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 | 11:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Integrasi NIK-NPWP Berlaku 2 Hari Lagi, Pihak Lain Diberi Kelonggaran

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya