Perkuat Integrasi Data Perpajakan dengan DJP, Ini Harapan Dirut PLN

"Kami sudah mulai proses integrasi data perpajakan dengan DJP mulai 2018 dan terus ditingkatkan dalam upaya transparansi pengelolaan pajak perusahaan," katanya dalam acara peresmian Go Live, Jumat (9/10/2020).

Peningkatan kerja sama integrasi data perpajakan makin memudahkan korporasi menunaikan kewajiban pajak khususnya untuk PPN. Dengan integrasi data ini, proses pembayaran PPN PLN ke kas negara melalui bank persepsi dilakukan secara otomatis dan langsung. Hal ini meminimalkan kesalahan administratif, seperti salah input data.

Selain itu, kerja sama integrasi data perpajakan membuat PLN memiliki akses data faktur pajak masukan dari sistem DJP. Hal ini untuk memudahkan proses rekonsiliasi data PPN secara otomatis. Menurutnya, faktor ini akan berpengaruh signifikan dalam transparansi pengelolaan pajak PLN.

Dia menyebutkan realisasi setoran pajak PLN ke kas negara pada 2019 mencapai Rp35,6 triliun. Jumlah total setoran pajak tersebut sekitar 45%-50% berasal dari kewajiban korporasi dalam bentuk pembayaran PPN.

"Integrasi ini sangat membantu pengelolaan PPN PLN sebagai wajib pungut (Wapu)." terangnya.

Awal implementasi kerja sama PLN dan DJP dimulai dengan host-to-host e-faktur dan host-to-host e-SPT Masa PPN pada 2019. Pada tahun ini, kerja sama mencakup integrasi PPN Wapu dengan bank persepsi, akses download data faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi PLN, dan rekonsiliasi data PPN Wapu.

Integrasi data perpajakan PLN dan DJP akan terus meningkat dan tidak berhenti pada tahun ini. Integrasi data perpajakan ke depan akan berlaku untuk unifikasi SPT, general ledger tax mapping, pelayanan KSWP, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT. (kaw)